Jejakdata, Jakarta- DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Minggu (20/12/2020). Hal itu menyusul fokus penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Namun DPR mengingatkan pemerintah dan para stakeholder Pilkada serentak berhati-hati dan menghindari kegaduhan publik. Menteri Dalam Negeri diminta menggunakan data dan prakiraan yang benar dan rasional dalam mengambil kebijakan tentang penjadwalan ulang pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II Endro Suswantoro Yahman dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mendagri, Selasa (14/04/2020) siang. Jejakdata mencatat, salah satu butir kesimpulannya adalah menyetujui usulan Pilkada Serentak pada 20 Desember.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap, agar agenda tersebut jangan malah membuat gaduh masyarakat hingga melukai perasaan rakyat.

“Seluruh rakyat sedang dalam situasi yang prihatin. Semua bergotong royong dan fokus mencegah penyebaran pandemi Covid 19. Terlebih lagi Mendagri merupakan bagian dari Tim Satgas Nasional Penanganan Covid 19,” kata anggota dewan dari Dapil Lampung I itu.

Dalam Raker yang dihelat secara virtual melalui video conference tersebut, masyarakat akan semakin kecewa jika para politisi ribut setelah terkena musibah Covid-19.

“Jangan melukai perasaan rakyat, seolah gaduh dan wajah politisi ramai perebutan kekuasaan, ini sama sekali tidak elok,” tegasnya.

Rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 itu menghasilkan poin-poin antara lain:

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. Sdk

Tentang Admin

1234567890

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *