aksi mahasiswa

JEJAKDATA, Jakarta – Rencana menuntut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk mengundurkan diri, Aliansi BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia mendapat sindiran keras dari Jaringan Mahasiswa Muslim Jayakarta (JMMJ). Aksi PTAI se Indonesia yang bakal digelar di DPR RI pada hari Jumat (14/9) besok, terindikasi ditunggangi oleh gerakan separatis dan radikal.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator JMMJ, Ahmad. Dugaan adanya gerakan kelompok radikal itu karena dalam aksinya ada persoalan kebijakan pemerintah yang membatasi volume dan penggunaan speaker masjid.

“Cukup aneh ketika Mahasiwa saat ini mempersoalkan volume pengeras suara di masjid. Padahal kebijakan itu sudah ada sejak era orde baru tapi justru dipersoalkan sekarang,” kata Ahmad ketika diminta keterangannya oleh Jejakdata, Kamis (13/9/2018).

Ia menilai aksi yang digelar oleh teman-teman Mahasiswa PTAI se-Indonesia tersebut minim kajian dan argumentasi. Ia khawatir justru ada secret agenda yang ikut menggerakkan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut.

“Jelas ini minim literasi. Saya kok khawatir kalau ada penunggang gelap yang memanfaatkan gerakan Mahasiswa untuk memuluskan perjuangan mereka,” ujarnya.

Seharusnya menurut Ahmad, Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control tidak mudah disetir oleh pihak yang hanya memanfaatkan suara mereka demi melampiskan misi mereka. Jika itu terjadi, maka perlu dinilai kembali intelektualitas Mahasiswa tersebut.

“Kita tahu lah yang geger-geger masalah TOA masjid itu siapa. Ini kan jelas gorengan politik untuk memperkeruh konstalasi di Pilpres. Padahal jelas regulasi aturan suara TOA itu sudah ada sejak jaman Pak Harto, tapi sekarang dipermasalahkan,” tegasnya.

“Mahasiswa harus berada di rule perjuangannya, jangan mudah disetir apalagi dibodoh-bodohin,” lanjut Ahmad.

Pelu diketahui bahwa BEM PTAI se-Indonesia berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Salah satu tuntutan mereka adalah terkait dengan desakan agar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dicopot lantaran adanya kebijakan pembatasan penggunaan pengeras suara di Masjid melalui surat edaran bernomor B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 yang merujuk pada Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *