Jejakdata.com | Jakarta, 12 Oktober 2026 — Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu alarm peringatan keras dari berbagai kalangan. Berdasarkan laporan riset independen bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan, sebanyak 75 persen responden masyarakat umum mengaku mengalami stres dalam menghadapi gelombang kebijakan pemerintah.
Angka psikologis ini bukan sekadar fluktuasi emosional sesaat. Tekanan mental tersebut beririsan langsung dengan gaya kepemimpinan dan figur kepala negara, di mana 67 persen responden turut menyoroti perilaku serta gaya komunikasi Presiden Prabowo sebagai sumber tekanan harian mereka.
Dalam pemaparan riset yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, efektivitas kabinet pemerintah mendapatkan rapor merah yang cukup telak. Penilaian dibagi ke dalam dua klaster responden yaitu masyarakat umum dan kelompok pakar/ahli. Di mana Masyarakat umum memberikan skor rata-rata 4,7 dari 10, sementara kelompok ahli memberikan nilai yang jauh lebih pesimistis, yakni 2,9 dari 10. Untuk Nilai Kinerja Kabinet dan Rapor Individu Presiden Prabowo sendiri Memperoleh skor 4,6 dari masyarakat umum dan 2,8 dari kelompok ahli sementara Rapor Individu Wapres Gibran, Mendapatkan skor 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari kelompok ahli.
Rendahnya angka dari kelompok ahli ini mencerminkan adanya jurang lebar antara janji-janji kampanye dengan eksekusi kebijakan di lapangan yang dinilai lambat dan kurang terarah.
Dari sektor dapur rumah tangga, situasi ekonomi dirasakan semakin menghimpit. Sebanyak 53 persen responden masyarakat umum menilai kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan ekonomi ini diperparah oleh rasa cemas publik terhadap beban pungutan serta pajak.
Di sisi lain, kaum intelektual dan akademisi melontarkan kritik yang jauh lebih fundamental, Di mana 92 persen responden ahli mengaku sangat mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan presiden dan 93 persen ahli menyoroti secara khusus gaya kepemimpinan serta komunikasi publik Presiden yang dinilai bermasalah dan memicu ketidakpastian serta 96 persen ahli menilai penanganan isu-isu krusial lingkungan hidup, seperti penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berjalan secara tidak efektif.
Riset yang melibatkan 1.142 responden masyarakat umum (melalui metode non-probability sampling via Meta Ads) serta 129 responden ahli (snowball sampling pada periode 15 September hingga 9 Oktober 2026) ini juga memotret pergeseran peta dukungan politik.
Temuan paling mengejutkan datang dari basis pemilih masa lalu yaitu 55 persen responden yang duluan memilih Prabowo pada Pilpres 2024 secara terbuka menyatakan kecewa dan tidak akan mengulangi pilihannya jika pemilu diadakan kembali saat ini.
Meskipun survei ini diposisikan sebagai cerminan persepsi indikatif dan bukan representasi mutlak seluruh populasi, tingginya angka stres sosial, anjloknya daya beli serta hilangnya kepercayaan pakar merupakan manifestasi dari krisis legitimasi sosial yang mendesak. Tanpa adanya evaluasi total, perbaikan komunikasi publik serta perombakan prioritas program yang pro-rakyat, ketidakpuasan struktural ini berpotensi menjadi bom waktu bagi stabilitas nasional ke depan. (JD13)
