instagram youtube
logo✖

Ahmad Sukro Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Periode 2025–2030 Bank NTB Syariah Gelar Literasi Wakaf Uang, Dukung Mataram sebagai Kota Wakaf Rachmat Hidayat Ultimatum Kader untuk Berani Bersuara Lantang ‎BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Transparansi Penyaluran ZIS: Tak Ada Potongan, Amanah Umat Terjaga Utuh

thumbnail

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

thumbnail

Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

thumbnail

Laporan Dugaan Korupsi ke Kejagung Guncang PLN

thumbnail

Kasus Sabu 535 Gram di Talabiu, Kapolda NTB Didesak Ambil Alih Penanganan

BERITA TERKINI

Berita

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:51 WIB
Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM). Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM).

Daerah

Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

Jumat, 3 Juli 2026 - 10:02 WIB

Uncategorized

Laporan Dugaan Korupsi ke Kejagung Guncang PLN

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:38 WIB
Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok) Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok)

Daerah

Kasus Sabu 535 Gram di Talabiu, Kapolda NTB Didesak Ambil Alih Penanganan

Kamis, 2 Juli 2026 - 09:28 WIB
Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09) Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09)

Daerah

Anggota DPRD Bima Terseret Kasus Sabu 535 Gram, Polisi Didesak Tak Tebang Pilih

Rabu, 1 Juli 2026 - 12:09 WIB
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa) Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

Soroti Dugaan Keterlibatan Kader Gerindra, HMI MPO Mataram Desak Audit Menyeluruh Dapur MBG

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:59 WIB
Mewakili Mori Hanafi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nazaruddin, S.H. (kiri, di podium), saat membacakan amanat tertulis dari Anggota DPR RI Komisi V, H. Mori Hanafi, S.E., M.Com., dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PJS) Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Bima, Selasa (30/6/2026). (Foto:JD09) Mewakili Mori Hanafi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nazaruddin, S.H. (kiri, di podium), saat membacakan amanat tertulis dari Anggota DPR RI Komisi V, H. Mori Hanafi, S.E., M.Com., dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PJS) Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Bima, Selasa (30/6/2026). (Foto:JD09)

Daerah

Wakili Mori Hanafi di Acara P3-TGAI, Nazaruddin Tekankan Akuntabilitas P3A

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:15 WIB
Direktur Esekutif NTB Institute Gunawan Al Bima (tengah memegang mikrofon) saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers yang digelar di Coffee Iforest, Mataram, Sabtu (27/6/2026). Dalam agenda tersebut, NTB Institute mendeklarasikan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) pemerintahan Prabowo-Gibran dengan catatan perbaikan tata kelola. (Foto: Dok. JD09) Direktur Esekutif NTB Institute Gunawan Al Bima (tengah memegang mikrofon) saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers yang digelar di Coffee Iforest, Mataram, Sabtu (27/6/2026). Dalam agenda tersebut, NTB Institute mendeklarasikan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) pemerintahan Prabowo-Gibran dengan catatan perbaikan tata kelola. (Foto: Dok. JD09)

Daerah

NTB Institute Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran, Dorong Evaluasi Total Tata Kelola MBG dan Koperasi Desa

Sabtu, 27 Juni 2026 - 16:24 WIB
Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa) Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

Mori Hanafi Ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Berpeluang Dapat SK DPD NasDem

Jumat, 26 Juni 2026 - 23:01 WIB
Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa) Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa)

Hukum & Kriminal

Diduga Tipu dan Peras Jamaah, Travel Umrah PT ACW Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:15 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Ketika Negara Salah, Mengapa Praduga Tak Bersalah Harus Dipertahankan

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:18 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Advokat Bukan Pembela Kejahatan, Melainkan Penjaga Negara Hukum

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:32 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Jangan Cari Keadilan Sendirian, Mengapa Advokat Menjadi Kebutuhan dalam Negara Hukum

Senin, 22 Juni 2026 - 13:26 WIB

Opini

Jangan Hadapi Penyidik Sendirian, KUHAP Baru dan Upaya Menjinakkan Kekuasaan Negara

Minggu, 21 Juni 2026 - 23:02 WIB
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2024–2027, Ir. Jailiani, S.T., M.M. (Foto: Dok. Istimewa) Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2024–2027, Ir. Jailiani, S.T., M.M. (Foto: Dok. Istimewa)

Nasional

BPKN RI: Pemadaman Listrik Cermin Masalah Tata Kelola Sistem Kelistrikan Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 - 13:40 WIB
Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad Al Amudy (tengah depan), memberikan keterangan pers didampingi jajaran pengurus di Coffee Town Station, Mataram, Kamis malam (18/6/2026). Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak gerakan mahasiswa untuk menjaga independensi dari kepentingan politik praktis. (Foto: Dok. Jejakdata.com) Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad Al Amudy (tengah depan), memberikan keterangan pers didampingi jajaran pengurus di Coffee Town Station, Mataram, Kamis malam (18/6/2026). Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak gerakan mahasiswa untuk menjaga independensi dari kepentingan politik praktis. (Foto: Dok. Jejakdata.com)

Berita

Gelar Jumpa Pers, HIPMI PT NTB Soroti Politisasi Mahasiswa Sekaligus Beri Pesan Menohok untuk Tiyo Ardianto

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:55 WIB
Suasana kemeriahan program Sabtu Budaya di SMAN 9 Mataram yang diisi dengan penampilan seni tradisional, permainan rakyat, dan penggunaan pakaian adat khas NTB sebagai upaya merawat tradisi dan membentuk karakter siswa berbasis Profil Pelajar Pancasila. (Foto: dok.istimewa) Suasana kemeriahan program Sabtu Budaya di SMAN 9 Mataram yang diisi dengan penampilan seni tradisional, permainan rakyat, dan penggunaan pakaian adat khas NTB sebagai upaya merawat tradisi dan membentuk karakter siswa berbasis Profil Pelajar Pancasila. (Foto: dok.istimewa)

Pendidikan

Semarakkan Sabtu Budaya, SMAN 9 Mataram Rawat Tradisi dan Karakter Siswa

Senin, 15 Juni 2026 - 19:08 WIB
Pamflet resmi pernyataan sikap DPC GARDA SATU Kabupaten Sumbawa dan DPW GARDA SATU NTB menyikapi Surat Edaran Bupati Sumbawa terkait larangan menanam jagung di kawasan hutan dan desakan penertiban tambang liar, Jumat (12/6/2026). (Foto: Dok. GARDA SATU) Pamflet resmi pernyataan sikap DPC GARDA SATU Kabupaten Sumbawa dan DPW GARDA SATU NTB menyikapi Surat Edaran Bupati Sumbawa terkait larangan menanam jagung di kawasan hutan dan desakan penertiban tambang liar, Jumat (12/6/2026). (Foto: Dok. GARDA SATU)

Berita

GARDA SATU NTB: Penyelamatan Hutan dan Penertiban Tambang Ilegal Harus Berjalan Bersamaan

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:19 WIB
Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) NTB, Ahmad Husni. Ia mendesak Kejati NTB untuk melakukan audit hukum secara transparan dan profesional terkait tata kelola serta aliran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bima yang melibatkan yayasan keluarga pejabat publik. (Foto: Dok. Istimewa) Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) NTB, Ahmad Husni. Ia mendesak Kejati NTB untuk melakukan audit hukum secara transparan dan profesional terkait tata kelola serta aliran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bima yang melibatkan yayasan keluarga pejabat publik. (Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

FPP NTB Desak Audit Hukum Pengelolaan MBG, Kejati Diminta Telusuri Aliran Dana Yayasan Anak Yasin

Kamis, 11 Juni 2026 - 12:29 WIB