instagram youtube
logo✖

Ahmad Sukro Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Periode 2025–2030 Bank NTB Syariah Gelar Literasi Wakaf Uang, Dukung Mataram sebagai Kota Wakaf Rachmat Hidayat Ultimatum Kader untuk Berani Bersuara Lantang ‎BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Transparansi Penyaluran ZIS: Tak Ada Potongan, Amanah Umat Terjaga Utuh

thumbnail

Mori Hanafi Ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Berpeluang Dapat SK DPD NasDem

thumbnail

Diduga Tipu dan Peras Jamaah, Travel Umrah PT ACW Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

thumbnail

Ketika Negara Salah, Mengapa Praduga Tak Bersalah Harus Dipertahankan

thumbnail

Advokat Bukan Pembela Kejahatan, Melainkan Penjaga Negara Hukum

BERITA TERKINI

Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa) Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

Mori Hanafi Ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Berpeluang Dapat SK DPD NasDem

Jumat, 26 Juni 2026 - 23:01 WIB
Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa) Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa)

Hukum & Kriminal

Diduga Tipu dan Peras Jamaah, Travel Umrah PT ACW Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:15 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Ketika Negara Salah, Mengapa Praduga Tak Bersalah Harus Dipertahankan

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:18 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Advokat Bukan Pembela Kejahatan, Melainkan Penjaga Negara Hukum

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:32 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Jangan Cari Keadilan Sendirian, Mengapa Advokat Menjadi Kebutuhan dalam Negara Hukum

Senin, 22 Juni 2026 - 13:26 WIB

Opini

Jangan Hadapi Penyidik Sendirian, KUHAP Baru dan Upaya Menjinakkan Kekuasaan Negara

Minggu, 21 Juni 2026 - 23:02 WIB
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2024–2027, Ir. Jailiani, S.T., M.M. (Foto: Dok. Istimewa) Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2024–2027, Ir. Jailiani, S.T., M.M. (Foto: Dok. Istimewa)

Nasional

BPKN RI: Pemadaman Listrik Cermin Masalah Tata Kelola Sistem Kelistrikan Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 - 13:40 WIB
Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad Al Amudy (tengah depan), memberikan keterangan pers didampingi jajaran pengurus di Coffee Town Station, Mataram, Kamis malam (18/6/2026). Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak gerakan mahasiswa untuk menjaga independensi dari kepentingan politik praktis. (Foto: Dok. Jejakdata.com) Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad Al Amudy (tengah depan), memberikan keterangan pers didampingi jajaran pengurus di Coffee Town Station, Mataram, Kamis malam (18/6/2026). Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak gerakan mahasiswa untuk menjaga independensi dari kepentingan politik praktis. (Foto: Dok. Jejakdata.com)

Berita

Gelar Jumpa Pers, HIPMI PT NTB Soroti Politisasi Mahasiswa Sekaligus Beri Pesan Menohok untuk Tiyo Ardianto

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:55 WIB
Suasana kemeriahan program Sabtu Budaya di SMAN 9 Mataram yang diisi dengan penampilan seni tradisional, permainan rakyat, dan penggunaan pakaian adat khas NTB sebagai upaya merawat tradisi dan membentuk karakter siswa berbasis Profil Pelajar Pancasila. (Foto: dok.istimewa) Suasana kemeriahan program Sabtu Budaya di SMAN 9 Mataram yang diisi dengan penampilan seni tradisional, permainan rakyat, dan penggunaan pakaian adat khas NTB sebagai upaya merawat tradisi dan membentuk karakter siswa berbasis Profil Pelajar Pancasila. (Foto: dok.istimewa)

Pendidikan

Semarakkan Sabtu Budaya, SMAN 9 Mataram Rawat Tradisi dan Karakter Siswa

Senin, 15 Juni 2026 - 19:08 WIB
Pamflet resmi pernyataan sikap DPC GARDA SATU Kabupaten Sumbawa dan DPW GARDA SATU NTB menyikapi Surat Edaran Bupati Sumbawa terkait larangan menanam jagung di kawasan hutan dan desakan penertiban tambang liar, Jumat (12/6/2026). (Foto: Dok. GARDA SATU) Pamflet resmi pernyataan sikap DPC GARDA SATU Kabupaten Sumbawa dan DPW GARDA SATU NTB menyikapi Surat Edaran Bupati Sumbawa terkait larangan menanam jagung di kawasan hutan dan desakan penertiban tambang liar, Jumat (12/6/2026). (Foto: Dok. GARDA SATU)

Berita

GARDA SATU NTB: Penyelamatan Hutan dan Penertiban Tambang Ilegal Harus Berjalan Bersamaan

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:19 WIB
Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) NTB, Ahmad Husni. Ia mendesak Kejati NTB untuk melakukan audit hukum secara transparan dan profesional terkait tata kelola serta aliran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bima yang melibatkan yayasan keluarga pejabat publik. (Foto: Dok. Istimewa) Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) NTB, Ahmad Husni. Ia mendesak Kejati NTB untuk melakukan audit hukum secara transparan dan profesional terkait tata kelola serta aliran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bima yang melibatkan yayasan keluarga pejabat publik. (Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

FPP NTB Desak Audit Hukum Pengelolaan MBG, Kejati Diminta Telusuri Aliran Dana Yayasan Anak Yasin

Kamis, 11 Juni 2026 - 12:29 WIB

Berita

Pemenang Tender Proyek Sekolah Rakyat Lombok Utara Rp250 Miliar Didemo Mahasiswa di Kementrian PU

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:00 WIB
Diterima Kementerian PU: Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta, Selasa (9/6/2026), untuk menyerahkan tuntutan terkait dugaan monopoli proyek di BP2JK NTB. (Foto: dok.istimewa) Diterima Kementerian PU: Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta, Selasa (9/6/2026), untuk menyerahkan tuntutan terkait dugaan monopoli proyek di BP2JK NTB. (Foto: dok.istimewa)

Berita

GMPPA Endus Dugaan Monopoli Paket Proyek APBN Oleh Salah Satu Kontraktor di NTB

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:23 WIB
Ali Usman Al Khairi. (Foto: Dok. Istimewa) Ali Usman Al Khairi. (Foto: Dok. Istimewa)

Opini

Pesantren Jangan Dihakimi: Memperkuat Perlindungan Anak Tanpa Menghilangkan Jasa Besar Pesantren

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:32 WIB
Caca Handika Ketua Umum Badko HMI Bali Nusra berpose di lobi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati NTB usai menyampaikan desakan terkait pemeriksaan kepala daerah dalam kasus dugaan reklamasi ilegal Pantai Amahami Bima. (Foto: Dok. Istimewa) Caca Handika Ketua Umum Badko HMI Bali Nusra berpose di lobi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati NTB usai menyampaikan desakan terkait pemeriksaan kepala daerah dalam kasus dugaan reklamasi ilegal Pantai Amahami Bima. (Foto: Dok. Istimewa)

Berita

HMI Bali Nusra Desak Kejati NTB Usut Keterlibatan Bupati dan Wali Kota Bima di Reklamasi Amahami

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:36 WIB
Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima oleh pejabat Direktorat Jenderal Cipta Karya di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut membahas tuntutan mahasiswa terkait dugaan manipulasi tender proyek Sekolah Rakyat senilai Rp250 miliar di NTB. (Foto: Istimewa) Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima oleh pejabat Direktorat Jenderal Cipta Karya di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut membahas tuntutan mahasiswa terkait dugaan manipulasi tender proyek Sekolah Rakyat senilai Rp250 miliar di NTB. (Foto: Istimewa)

Berita

Proyek Sekolah Rakyat Rp250 Miliar di NTB Digoyang Isu Pengondisian Tender

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:10 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dompu, Efan Limantika (kanan), menyampaikan ucapan selamat kepada Ir. Hj. Sari Yuliati, MT (kiri), yang terpilih sebagai Ketua PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031. (Foto: Istimewa) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dompu, Efan Limantika (kanan), menyampaikan ucapan selamat kepada Ir. Hj. Sari Yuliati, MT (kiri), yang terpilih sebagai Ketua PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031. (Foto: Istimewa)

Daerah

Nakhoda Baru Kosgoro 1957: Efan Limantika Sebut Sari Yuliati Bawa Harapan Segar

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:25 WIB
Kurniawan, Formatur Ketua Umum SEMMI Kota Mataram terpilih Periode 2026–2027 dalam Muscab I di Sunmon Coffee, Mataram, Jumat (5/6/2026). (Foto: Dok. SEMMI Kota Mataram) Kurniawan, Formatur Ketua Umum SEMMI Kota Mataram terpilih Periode 2026–2027 dalam Muscab I di Sunmon Coffee, Mataram, Jumat (5/6/2026). (Foto: Dok. SEMMI Kota Mataram)

Berita

Muscab I SEMMI Kota Mataram: Kurniawan Terpilih Jadi Ketua Umum Periode 2026–2027

Jumat, 5 Juni 2026 - 21:27 WIB
Foto: Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bersama Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung, digiring petugas keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan rompi tahanan khas Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Pihak Kejaksaan Agung masih belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara yang menjerat ketiganya. (Istimewa) Foto: Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bersama Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung, digiring petugas keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan rompi tahanan khas Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Pihak Kejaksaan Agung masih belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara yang menjerat ketiganya. (Istimewa)

Hukum & Kriminal

Dadan Hindayana, Sonny Sanjaya, dan Lodewyk Pusung Ditahan Jampidsus Kejaksaan Agung

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:30 WIB