instagram youtube
logo✖

Ahmad Sukro Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Periode 2025–2030 Bank NTB Syariah Gelar Literasi Wakaf Uang, Dukung Mataram sebagai Kota Wakaf Rachmat Hidayat Ultimatum Kader untuk Berani Bersuara Lantang ‎BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Transparansi Penyaluran ZIS: Tak Ada Potongan, Amanah Umat Terjaga Utuh

thumbnail

Lamban Memburu Buron Sabu Setengah Kilo, Polda NTB Didesak Ambil Alih Kasus DPO Firdaus

thumbnail

Falsafah Budaya Jadi Kompas Moral, Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok Resmi Dilantik

thumbnail

Pengalihan Perkara Eks Jampidsus ke Kejaksaan Agung, Langkah Tepat dalam Perspektif Integrated Criminal Justice System (ICJS)

thumbnail

Dugaan Kongkalikong Anggaran Sewa Mobil Listrik NTB, Jaksa Mulai Kumpulkan Bukti

BERITA TERKINI

Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok) Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok)

Daerah

Lamban Memburu Buron Sabu Setengah Kilo, Polda NTB Didesak Ambil Alih Kasus DPO Firdaus

Minggu, 19 Juli 2026 - 10:21 WIB
Pengurus baru GAKADA BIDOM Pulau Lombok berjejer di panggung dalam momen bersejarah pelantikan mereka di Mataram. Dengan semangat falsafah Pengurus baru GAKADA BIDOM Pulau Lombok berjejer di panggung dalam momen bersejarah pelantikan mereka di Mataram. Dengan semangat falsafah

Berita

Falsafah Budaya Jadi Kompas Moral, Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok Resmi Dilantik

Jumat, 17 Juli 2026 - 13:18 WIB

Hukum & Kriminal

Pengalihan Perkara Eks Jampidsus ke Kejaksaan Agung, Langkah Tepat dalam Perspektif Integrated Criminal Justice System (ICJS)

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:19 WIB
Armada mobil listrik hasil pengadaan sewa Pemprov NTB tahun anggaran 2026. Program ini menuai sorotan hukum setelah dilaporkan ke Kejati NTB dengan dugaan manipulasi lonjakan anggaran dari Rp 8,3 miliar menjadi lebih dari Rp 14 miliar, di tengah temuan bahwa pemda masih memiliki ribuan unit kendaraan dinas aktif. (Foto: Dok. Suara NTB) Armada mobil listrik hasil pengadaan sewa Pemprov NTB tahun anggaran 2026. Program ini menuai sorotan hukum setelah dilaporkan ke Kejati NTB dengan dugaan manipulasi lonjakan anggaran dari Rp 8,3 miliar menjadi lebih dari Rp 14 miliar, di tengah temuan bahwa pemda masih memiliki ribuan unit kendaraan dinas aktif. (Foto: Dok. Suara NTB)

Daerah

Dugaan Kongkalikong Anggaran Sewa Mobil Listrik NTB, Jaksa Mulai Kumpulkan Bukti

Senin, 13 Juli 2026 - 20:28 WIB
Foto : Jampidsus, Febrie Adriansyah Foto : Jampidsus, Febrie Adriansyah

Berita

Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai Tersangka Korupsi dan TPPU

Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:30 WIB
Foto : Jampidsus, Febrie Adriansyah Foto : Jampidsus, Febrie Adriansyah

Berita

Febrie Adriansyah Mundur sebagai Jampidsus, Kejagung Sebut Demi Jaga Integritas Penegakan Hukum

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:55 WIB
Maulana Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram, Menghadang Mobil Presiden Prabowo Subianto Menuju Tempat Peresmian Bendungan Meninting Lombok Barat NTB 10/07/2026 Maulana Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram, Menghadang Mobil Presiden Prabowo Subianto Menuju Tempat Peresmian Bendungan Meninting Lombok Barat NTB 10/07/2026

Berita

Tuntutan Tak Pernah Ditanggapi Gubernur NTB, Mahasiswa Nekat Hadang Mobil Presiden

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:05 WIB
Foto: Massa aksi dari Poros Pemuda NTB menggelar demonstrasi di depan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tangkap dan Adili Kontraktor Inisial Daeng B Diduga Memonopoli Sejumlah Proyek di BP2JK NTB.”(JD09) Foto: Massa aksi dari Poros Pemuda NTB menggelar demonstrasi di depan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tangkap dan Adili Kontraktor Inisial Daeng B Diduga Memonopoli Sejumlah Proyek di BP2JK NTB.”(JD09)

Daerah

Poros Pemuda NTB Demo BP2JK dan Kejati, Tuntut Usut Tuntas Praktik Monopoli Tender

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:28 WIB

Hukum & Kriminal

Menetapkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter Tidak Cukup, Negara Wajib Mengaturnya dalam Koridor Rule of Law

Senin, 6 Juli 2026 - 14:01 WIB

Berita

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:51 WIB
Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM). Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM).

Daerah

Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

Jumat, 3 Juli 2026 - 10:02 WIB

Uncategorized

Laporan Dugaan Korupsi ke Kejagung Guncang PLN

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:38 WIB
Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok) Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok)

Daerah

Kasus Sabu 535 Gram di Talabiu, Kapolda NTB Didesak Ambil Alih Penanganan

Kamis, 2 Juli 2026 - 09:28 WIB
Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09) Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09)

Daerah

Anggota DPRD Bima Terseret Kasus Sabu 535 Gram, Polisi Didesak Tak Tebang Pilih

Rabu, 1 Juli 2026 - 12:09 WIB
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa) Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

Soroti Dugaan Keterlibatan Kader Gerindra, HMI MPO Mataram Desak Audit Menyeluruh Dapur MBG

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:59 WIB
Mewakili Mori Hanafi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nazaruddin, S.H. (kiri, di podium), saat membacakan amanat tertulis dari Anggota DPR RI Komisi V, H. Mori Hanafi, S.E., M.Com., dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PJS) Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Bima, Selasa (30/6/2026). (Foto:JD09) Mewakili Mori Hanafi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nazaruddin, S.H. (kiri, di podium), saat membacakan amanat tertulis dari Anggota DPR RI Komisi V, H. Mori Hanafi, S.E., M.Com., dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PJS) Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Bima, Selasa (30/6/2026). (Foto:JD09)

Daerah

Wakili Mori Hanafi di Acara P3-TGAI, Nazaruddin Tekankan Akuntabilitas P3A

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:15 WIB
Direktur Esekutif NTB Institute Gunawan Al Bima (tengah memegang mikrofon) saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers yang digelar di Coffee Iforest, Mataram, Sabtu (27/6/2026). Dalam agenda tersebut, NTB Institute mendeklarasikan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) pemerintahan Prabowo-Gibran dengan catatan perbaikan tata kelola. (Foto: Dok. JD09) Direktur Esekutif NTB Institute Gunawan Al Bima (tengah memegang mikrofon) saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers yang digelar di Coffee Iforest, Mataram, Sabtu (27/6/2026). Dalam agenda tersebut, NTB Institute mendeklarasikan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) pemerintahan Prabowo-Gibran dengan catatan perbaikan tata kelola. (Foto: Dok. JD09)

Daerah

NTB Institute Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran, Dorong Evaluasi Total Tata Kelola MBG dan Koperasi Desa

Sabtu, 27 Juni 2026 - 16:24 WIB
Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa) Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

Mori Hanafi Ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Berpeluang Dapat SK DPD NasDem

Jumat, 26 Juni 2026 - 23:01 WIB
Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa) Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa)

Hukum & Kriminal

Diduga Tipu dan Peras Jamaah, Travel Umrah PT ACW Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:15 WIB