instagram youtube
logo✖

Ahmad Sukro Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Periode 2025–2030 Bank NTB Syariah Gelar Literasi Wakaf Uang, Dukung Mataram sebagai Kota Wakaf Rachmat Hidayat Ultimatum Kader untuk Berani Bersuara Lantang ‎BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Transparansi Penyaluran ZIS: Tak Ada Potongan, Amanah Umat Terjaga Utuh

thumbnail

Tuntutan Tak Pernah Ditanggapi Gubernur NTB, Mahasiswa Nekat Hadang Mobil Presiden

thumbnail

Poros Pemuda NTB Demo BP2JK dan Kejati, Tuntut Usut Tuntas Praktik Monopoli Tender

thumbnail

Menetapkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter Tidak Cukup, Negara Wajib Mengaturnya dalam Koridor Rule of Law

thumbnail

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

BERITA TERKINI

Maulana Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram, Menghadang Mobil Presiden Prabowo Subianto Menuju Tempat Peresmian Bendungan Meninting Lombok Barat NTB 10/07/2026 Maulana Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram, Menghadang Mobil Presiden Prabowo Subianto Menuju Tempat Peresmian Bendungan Meninting Lombok Barat NTB 10/07/2026

Berita

Tuntutan Tak Pernah Ditanggapi Gubernur NTB, Mahasiswa Nekat Hadang Mobil Presiden

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:05 WIB
Foto: Massa aksi dari Poros Pemuda NTB menggelar demonstrasi di depan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tangkap dan Adili Kontraktor Inisial Daeng B Diduga Memonopoli Sejumlah Proyek di BP2JK NTB.”(JD09) Foto: Massa aksi dari Poros Pemuda NTB menggelar demonstrasi di depan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tangkap dan Adili Kontraktor Inisial Daeng B Diduga Memonopoli Sejumlah Proyek di BP2JK NTB.”(JD09)

Daerah

Poros Pemuda NTB Demo BP2JK dan Kejati, Tuntut Usut Tuntas Praktik Monopoli Tender

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:28 WIB

Hukum & Kriminal

Menetapkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter Tidak Cukup, Negara Wajib Mengaturnya dalam Koridor Rule of Law

Senin, 6 Juli 2026 - 14:01 WIB

Berita

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:51 WIB
Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM). Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM).

Daerah

Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

Jumat, 3 Juli 2026 - 10:02 WIB

Uncategorized

Laporan Dugaan Korupsi ke Kejagung Guncang PLN

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:38 WIB
Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok) Foto: Pengurus Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok)

Daerah

Kasus Sabu 535 Gram di Talabiu, Kapolda NTB Didesak Ambil Alih Penanganan

Kamis, 2 Juli 2026 - 09:28 WIB
Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09) Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09)

Daerah

Anggota DPRD Bima Terseret Kasus Sabu 535 Gram, Polisi Didesak Tak Tebang Pilih

Rabu, 1 Juli 2026 - 12:09 WIB
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa) Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

Soroti Dugaan Keterlibatan Kader Gerindra, HMI MPO Mataram Desak Audit Menyeluruh Dapur MBG

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:59 WIB
Mewakili Mori Hanafi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nazaruddin, S.H. (kiri, di podium), saat membacakan amanat tertulis dari Anggota DPR RI Komisi V, H. Mori Hanafi, S.E., M.Com., dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PJS) Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Bima, Selasa (30/6/2026). (Foto:JD09) Mewakili Mori Hanafi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nazaruddin, S.H. (kiri, di podium), saat membacakan amanat tertulis dari Anggota DPR RI Komisi V, H. Mori Hanafi, S.E., M.Com., dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PJS) Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Bima, Selasa (30/6/2026). (Foto:JD09)

Daerah

Wakili Mori Hanafi di Acara P3-TGAI, Nazaruddin Tekankan Akuntabilitas P3A

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:15 WIB
Direktur Esekutif NTB Institute Gunawan Al Bima (tengah memegang mikrofon) saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers yang digelar di Coffee Iforest, Mataram, Sabtu (27/6/2026). Dalam agenda tersebut, NTB Institute mendeklarasikan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) pemerintahan Prabowo-Gibran dengan catatan perbaikan tata kelola. (Foto: Dok. JD09) Direktur Esekutif NTB Institute Gunawan Al Bima (tengah memegang mikrofon) saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers yang digelar di Coffee Iforest, Mataram, Sabtu (27/6/2026). Dalam agenda tersebut, NTB Institute mendeklarasikan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) pemerintahan Prabowo-Gibran dengan catatan perbaikan tata kelola. (Foto: Dok. JD09)

Daerah

NTB Institute Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran, Dorong Evaluasi Total Tata Kelola MBG dan Koperasi Desa

Sabtu, 27 Juni 2026 - 16:24 WIB
Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa) Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi.(Foto: Dok. Istimewa)

Daerah

Mori Hanafi Ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Berpeluang Dapat SK DPD NasDem

Jumat, 26 Juni 2026 - 23:01 WIB
Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa) Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa)

Hukum & Kriminal

Diduga Tipu dan Peras Jamaah, Travel Umrah PT ACW Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:15 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Ketika Negara Salah, Mengapa Praduga Tak Bersalah Harus Dipertahankan

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:18 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Advokat Bukan Pembela Kejahatan, Melainkan Penjaga Negara Hukum

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:32 WIB
Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Jangan Cari Keadilan Sendirian, Mengapa Advokat Menjadi Kebutuhan dalam Negara Hukum

Senin, 22 Juni 2026 - 13:26 WIB

Opini

Jangan Hadapi Penyidik Sendirian, KUHAP Baru dan Upaya Menjinakkan Kekuasaan Negara

Minggu, 21 Juni 2026 - 23:02 WIB
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2024–2027, Ir. Jailiani, S.T., M.M. (Foto: Dok. Istimewa) Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2024–2027, Ir. Jailiani, S.T., M.M. (Foto: Dok. Istimewa)

Nasional

BPKN RI: Pemadaman Listrik Cermin Masalah Tata Kelola Sistem Kelistrikan Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 - 13:40 WIB
Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad Al Amudy (tengah depan), memberikan keterangan pers didampingi jajaran pengurus di Coffee Town Station, Mataram, Kamis malam (18/6/2026). Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak gerakan mahasiswa untuk menjaga independensi dari kepentingan politik praktis. (Foto: Dok. Jejakdata.com) Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad Al Amudy (tengah depan), memberikan keterangan pers didampingi jajaran pengurus di Coffee Town Station, Mataram, Kamis malam (18/6/2026). Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak gerakan mahasiswa untuk menjaga independensi dari kepentingan politik praktis. (Foto: Dok. Jejakdata.com)

Berita

Gelar Jumpa Pers, HIPMI PT NTB Soroti Politisasi Mahasiswa Sekaligus Beri Pesan Menohok untuk Tiyo Ardianto

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:55 WIB