instagram youtube
logo✖

Ahmad Sukro Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Periode 2025–2030 Bank NTB Syariah Gelar Literasi Wakaf Uang, Dukung Mataram sebagai Kota Wakaf Rachmat Hidayat Ultimatum Kader untuk Berani Bersuara Lantang ‎BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Transparansi Penyaluran ZIS: Tak Ada Potongan, Amanah Umat Terjaga Utuh

thumbnail

Kebijakan Dinilai Hanya ‘Kosmetik’, HMI Mataram Tuntut Gubernur NTB Seriusi Kemiskinan Ekstrem

thumbnail

Aroma Kongkalikong Tender Proyek Sekolah Rp 250 Miliar di NTB, KPK Diminta Turun Tangan

thumbnail

CV Kecubung Diduga Beroperasi Tanpa Izin di Sape, FPP-NTB Desak Penindakan

thumbnail

PWPM NTB Ajak Pemuda NTB Sampaikan Statement Positif di Medsos

BERITA TERKINI

Foto: Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ahmad Nasri (tengah mengenakan peci HMI), memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, HMI menegaskan hanya ingin menyerahkan dokumen pernyataan sikap berisi 10 tuntutan reformasi kebijakan dan anggaran secara langsung kepada Gubernur NTB. (JD09) Foto: Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ahmad Nasri (tengah mengenakan peci HMI), memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, HMI menegaskan hanya ingin menyerahkan dokumen pernyataan sikap berisi 10 tuntutan reformasi kebijakan dan anggaran secara langsung kepada Gubernur NTB. (JD09)

Daerah

Kebijakan Dinilai Hanya ‘Kosmetik’, HMI Mataram Tuntut Gubernur NTB Seriusi Kemiskinan Ekstrem

Senin, 25 Mei 2026 - 20:10 WIB
Foto: Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram. Proses lelang proyek Sekolah Rakyat senilai Rp250 miliar di lembaga ini tengah disorot dan didesak mahasiswa untuk diusut oleh KPK karena diduga sarat manipulasi. (Dok/istimewa) Foto: Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram. Proses lelang proyek Sekolah Rakyat senilai Rp250 miliar di lembaga ini tengah disorot dan didesak mahasiswa untuk diusut oleh KPK karena diduga sarat manipulasi. (Dok/istimewa)

Daerah

Aroma Kongkalikong Tender Proyek Sekolah Rp 250 Miliar di NTB, KPK Diminta Turun Tangan

Minggu, 24 Mei 2026 - 19:50 WIB
Foto: Pengurus FPP-NTB berdialog dengan jajaran Disperindag Provinsi NTB dalam audiensi terkait dugaan aktivitas usaha tanpa izin oleh CV Kecubung di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Jumat (22/5/2026). Foto: Pengurus FPP-NTB berdialog dengan jajaran Disperindag Provinsi NTB dalam audiensi terkait dugaan aktivitas usaha tanpa izin oleh CV Kecubung di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Jumat (22/5/2026).

Daerah

CV Kecubung Diduga Beroperasi Tanpa Izin di Sape, FPP-NTB Desak Penindakan

Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:45 WIB
Foto: Ilham, M.Pd, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) Foto: Ilham, M.Pd, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Nusa Tenggara Barat (NTB)

Daerah

PWPM NTB Ajak Pemuda NTB Sampaikan Statement Positif di Medsos

Kamis, 21 Mei 2026 - 19:15 WIB
Foto: Ketua DPC Garda Satu Kabupaten Sumbawa, M Jabbar. Foto: Ketua DPC Garda Satu Kabupaten Sumbawa, M Jabbar.

Daerah

Korban Alami Cacat Permanen, Garda Satu Soroti Lambannya Respons Satgas MBG

Selasa, 19 Mei 2026 - 22:43 WIB
Foto: Pelaku berinisial FR alias DR (tengah), saat diamankan oleh aparat kepolisian setelah ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia diduga menjadi pelaku penyekapan dan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Makassar dengan modus lowongan kerja palsu. Foto: Pelaku berinisial FR alias DR (tengah), saat diamankan oleh aparat kepolisian setelah ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia diduga menjadi pelaku penyekapan dan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Makassar dengan modus lowongan kerja palsu.

Daerah

Lamar Kerja di Facebook, Mahasiswi Disekap dan Diperkosa 3 Hari

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:02 WIB
Foto: Suasana pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) perdana di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, tepat di depan Stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan ini mulai Minggu (17/5/2026) guna melakukan evaluasi teknis dan penataan fasilitas publik. Foto: Suasana pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) perdana di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, tepat di depan Stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan ini mulai Minggu (17/5/2026) guna melakukan evaluasi teknis dan penataan fasilitas publik.

Nasional

CFD Rasuna Said Dihentikan Sementara, Ada Apa?

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:51 WIB
Foto: Seorang staf delegasi Amerika Serikat mengumpulkan dan memilah berbagai suvenir serta barang pemberian dari pejabat China di depan pesawat kepresidenan Air Force One, sebelum bertolak kembali ke Washington. Langkah sistematis ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur keamanan siber guna mengantisipasi potensi risiko spionase digital terhadap objek sensitif. (Dok. Istimewa) Foto: Seorang staf delegasi Amerika Serikat mengumpulkan dan memilah berbagai suvenir serta barang pemberian dari pejabat China di depan pesawat kepresidenan Air Force One, sebelum bertolak kembali ke Washington. Langkah sistematis ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur keamanan siber guna mengantisipasi potensi risiko spionase digital terhadap objek sensitif. (Dok. Istimewa)

Internasional

Trump Buang Jejak China Sebelum Pulang, Diplomasi atau Paranoia Politik?

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:37 WIB
Foto: Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH. Foto: Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH.

Berita

Rakyat Desa Tidak Hidup dari Dolar, Tapi dari Harga Beras

Sabtu, 16 Mei 2026 - 18:54 WIB
Foto: Rusdiansyah, S.H, M.H (Advokat dan Pengamat Hukum) Foto: Rusdiansyah, S.H, M.H (Advokat dan Pengamat Hukum)

Opini

Quo Vadis Tuntutan Jaksa terhadap Nadiem Makarim, Kriminalisasi Kebijakan atau Pertanggungjawaban Kekuasaan?

Kamis, 14 Mei 2026 - 14:25 WIB
Foto: Tanda bukti laporan pengaduan di Ditreskrimsus Polda NTB terkait dugaan penyimpangan proyek irigasi BBWS NT I di Kabupaten Dompu.(JD09) Foto: Tanda bukti laporan pengaduan di Ditreskrimsus Polda NTB terkait dugaan penyimpangan proyek irigasi BBWS NT I di Kabupaten Dompu.(JD09)

Daerah

Proyek Irigasi Inpres BBWS NT I di Dompu Dilaporkan ke Polda NTB, Dugaan Penyimpangan Disorot

Kamis, 7 Mei 2026 - 15:57 WIB
Foto: Sejumlah warga membubuhkan tanda tangan pada kain petisi yang digelar oleh KEPAK NTB di kawasan Car Free Day Taman Udayana, Mataram, Minggu (26/4/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap pengusutan dugaan kasus gratifikasi DPRD NTB dan desakan pemanggilan Gubernur NTB sebagai saksi kunci.(JD09) Foto: Sejumlah warga membubuhkan tanda tangan pada kain petisi yang digelar oleh KEPAK NTB di kawasan Car Free Day Taman Udayana, Mataram, Minggu (26/4/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap pengusutan dugaan kasus gratifikasi DPRD NTB dan desakan pemanggilan Gubernur NTB sebagai saksi kunci.(JD09)

Daerah

Gelombang Petisi di Car Free Day Udayana, KEPAK NTB Dorong Hakim Tipikor Panggil Gubernur NTB

Minggu, 26 April 2026 - 11:49 WIB
Foto: Rusdiansyah, S.H.,M.H., Direktur Eksekutif Visi Indonesia. Foto: Rusdiansyah, S.H.,M.H., Direktur Eksekutif Visi Indonesia.

Berita

Gubernur NTB Disarankan Edukasi Diri Sebelum Edukasi Publik

Kamis, 23 April 2026 - 11:55 WIB
Foto: Sejumlah massa dari KEPAK NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (22/4/2026), menyuarakan tuntutan pengusutan aktor kunci dalam kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB, sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan aksi.(JD09) Foto: Sejumlah massa dari KEPAK NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (22/4/2026), menyuarakan tuntutan pengusutan aktor kunci dalam kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB, sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan aksi.(JD09)

Berita

KEPAK NTB Demo Kejati, Desak Usut Aktor Kunci Kasus Gratifikasi DPRD

Rabu, 22 April 2026 - 16:57 WIB
Foto: Nazamudin Mustofa mantan anggota DPRD Prov.NTB dari Partai (PPP) periode 2019-2024. Foto: Nazamudin Mustofa mantan anggota DPRD Prov.NTB dari Partai (PPP) periode 2019-2024.

Berita

Bau Anyir Dana Siluman di NTB: Menanti Nyali Jaksa Memanggil Gubernur

Selasa, 21 April 2026 - 15:01 WIB
Foto: Ilustrasi tampilan kontak pejabat publik pada layar ponsel. Penyebaran nomor telepon kepala daerah memicu perdebatan soal batas keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik. (Ilustrasi/AI) Foto: Ilustrasi tampilan kontak pejabat publik pada layar ponsel. Penyebaran nomor telepon kepala daerah memicu perdebatan soal batas keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik. (Ilustrasi/AI)

Berita

Sebar Nomor Telepon Gubernur NTB, Yuni Bourhany Beri Klarifikasi

Selasa, 21 April 2026 - 08:57 WIB
Foto: Fuad, selaku kuasa hukum pihak ketiga, memberikan keterangan pers di Camoris Coffee dan Resto, Kota Mataram, pada Senin, 20 April 2026.(JD09) Foto: Fuad, selaku kuasa hukum pihak ketiga, memberikan keterangan pers di Camoris Coffee dan Resto, Kota Mataram, pada Senin, 20 April 2026.(JD09)

Berita

Eksekusi SPBU di Lombok Utara Tuai Polemik, Komisi III DPR Diminta Turun Tangan

Senin, 20 April 2026 - 20:56 WIB
Foto: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI) bersama perwakilan Pemerintah Provinsi NTB berfoto usai dialog di depan Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (20/4/2026). Dialog dilakukan setelah aksi demonstrasi yang menuntut pemerataan pembangunan di Pulau Sumbawa.(JD09) Foto: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI) bersama perwakilan Pemerintah Provinsi NTB berfoto usai dialog di depan Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (20/4/2026). Dialog dilakukan setelah aksi demonstrasi yang menuntut pemerataan pembangunan di Pulau Sumbawa.(JD09)

Berita

IMBI Mataram Ultimatum Gubernur NTB: Realisasi Tuntutan atau Aksi Lebih Besar

Senin, 20 April 2026 - 20:01 WIB
Foto: Massa pengurus HMI-MPO Cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/4/2026). Dan membakar ban didalam halaman kantor Gubernur NTB sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (Iba) Foto: Massa pengurus HMI-MPO Cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/4/2026). Dan membakar ban didalam halaman kantor Gubernur NTB sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (Iba)

Berita

Aksi HMI-MPO: Gubernur NTB Dinilai Gagal Prioritaskan Kebutuhan Rakyat

Jumat, 17 April 2026 - 20:34 WIB