Garuda 08 Usulkan Yusril Ihza Mahendra sebagai Alternatif Wapres Prabowo, Soroti Supremasi Hukum, Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat

- Jurnalis

Minggu, 22 November 2026 - 12:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Prof. Sufmi Dasco Ahmad

Foto: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Prof. Sufmi Dasco Ahmad

Jejakdata.com | Jakarta, 22 November 2026– Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Garuda 08, Syamsul Rizal, S.H., S.Sos., mengemukakan nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu alternatif calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2024–2029.

Menurut Syamsul, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan konfigurasi politik dan kompromi antarkekuatan politik. Lebih dari itu, momentum tersebut perlu menjadi kesempatan untuk mempertimbangkan figur yang memiliki pengalaman kenegaraan, pemahaman konstitusi serta kemampuan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Ia menilai Yusril memiliki rekam jejak panjang dalam bidang hukum, akademik, pemerintahan dan politik nasional yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengisian jabatan tersebut.

“Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu melengkapi kepemimpinan nasional, khususnya dalam memastikan setiap kebijakan strategis berjalan sejalan dengan konstitusi, kepastian hukum dan kepentingan rakyat,” ujar Syamsul dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (22/11/2026).

Syamsul menjelaskan, salah satu pertimbangan yang membuat nama Yusril layak diperbincangkan adalah latar belakangnya sebagai akademisi hukum tata negara sekaligus pengalaman menduduki sejumlah jabatan pemerintahan.

Saat ini, Yusril menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih. Pengalaman tersebut, menurut Syamsul, dapat menjadi referensi untuk melihat bagaimana kepakaran hukum dan pengalaman pemerintahan dapat berkontribusi dalam kepemimpinan nasional.

Ia berpandangan, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keberanian politik dan kekuatan ekonomi. Diperlukan pula fondasi hukum yang kuat, konsistensi regulasi serta kelembagaan negara yang mampu menjamin kepastian dan keadilan.

Dalam konteks tersebut, Syamsul melihat terdapat ruang bagi Yusril untuk memberikan kontribusi pada penguatan supremasi hukum, reformasi kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan serta perlindungan kepentingan nasional.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari seberapa besar proyek yang dapat diwujudkan, tetapi juga dari seberapa kuat negara memastikan pembangunan berlangsung berdasarkan hukum dan hasilnya dirasakan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Buruknya Pengelolaan TPA Waduwani, Pemkab Bima Terancam Digugat ke Pengadilan

Lebih jauh, Syamsul mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional yang tegas. Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti. Karena itu, menurut Syamsul, aspirasi masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan alternatif figur harus tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi.

Ia menegaskan bahwa pernyataan Garuda 08 tersebut merupakan pandangan organisasi yang disampaikan sebagai bagian dari partisipasi publik dalam dinamika ketatanegaraan. Syamsul juga mengaitkan gagasan tersebut dengan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi, penguatan industri dalam negeri hingga pengelolaan sumber daya alam.

Menurut dia, seluruh agenda tersebut membutuhkan perangkat hukum yang kuat agar tidak berhenti sebagai visi politik, melainkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum, lanjutnya, merupakan salah satu prasyarat penting bagi iklim investasi, perlindungan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam pandangannya, kepakaran Yusril di bidang hukum tata negara dapat menjadi salah satu modal untuk memperkuat dimensi konstitusional dalam pelaksanaan agenda pembangunan tersebut. Ia juga menilai hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden harus dibangun atas dasar pembagian peran yang jelas, komunikasi kelembagaan yang sehat serta orientasi yang sama terhadap kepentingan bangsa.

Baca Juga :  Efan Limantika Tempuh Jalur Restorative Justice dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah di Dompu

“Yang dibutuhkan bukan sekadar hubungan politik yang harmonis, melainkan kemitraan kenegaraan yang produktif. Presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara Wakil Presiden menjalankan peran membantu Presiden sesuai konstitusi dan penugasan yang diberikan,” ujarnya.

Syamsul menegaskan, penyebutan nama Yusril tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau meragukan kapasitas tokoh nasional lainnya yang juga berkembang dalam pembicaraan publik, termasuk Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, diskusi mengenai figur pengganti Wakil Presiden sebaiknya tidak terjebak pada persaingan nama maupun kepentingan kelompok. Publik justru perlu diberikan ruang untuk mendiskusikan pengalaman, kapasitas, rekam jejak, serta gagasan masing-masing figur secara objektif.

Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Yusril di lingkungan akademik dapat menjadi pintu untuk memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dan kalangan ilmuwan dalam proses pembangunan nasional. Namun, keterlibatan akademisi, menurutnya, harus tetap menjunjung independensi keilmuan, kebebasan akademik dan objektivitas.

Sebagai Ketua Umum PP Garuda 08, Syamsul Rizal yang juga merupakan mantan Ketua Umum DPP KNPI dan alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) menyatakan bahwa aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masa depan kepemimpinan nasional.

“Jabatan Wakil Presiden bukan tujuan politik bagi seseorang atau kelompok. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan mampu menjaga konstitusi, memperkuat kedaulatan bangsa, menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ia berharap Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan berbagai aspirasi dan pandangan masyarakat dalam menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.

Bagi Garuda 08, Alat ukur keberhasilan pengisian jabatan tersebut tidak semata-mata siapa yang mendapat kepercayaannya menduduki jabatan Wakil Presiden, melainkan bagaimana kepemimpinan nasional ke depan mampu memastikan negara hadir secara nyata untuk melindungi rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. (JD13)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6 Kapolda Diganti, Eks Kapolda Bengkulu yang Pernah Sujud di Depan Mahasiswa Dimutasi
Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:31 WIB

6 Kapolda Diganti, Eks Kapolda Bengkulu yang Pernah Sujud di Depan Mahasiswa Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 - 12:43 WIB

Garuda 08 Usulkan Yusril Ihza Mahendra sebagai Alternatif Wapres Prabowo, Soroti Supremasi Hukum, Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Berita Terbaru