Jejakdata.com | Jakarta, 13 November 2026 — Misteri sosok berinisial TK yang disebut dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menemukan titik terang. Polri memastikan TK merupakan perwira tinggi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen), yang kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kepastian mengenai pangkat tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Ia menjelaskan, TK sedang diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengungkap keseluruhan peran pihak-pihak yang terlibat.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.
Johnny menegaskan, TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol. Namun, pihak kepolisian belum mengumumkan secara resmi nama lengkap maupun jabatan TK saat ini.
Sementara itu informasi yang beredar dihimpun wartawan di lapangan bahwa sosok TK diduga merupakan Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo.
Tedjo disebut pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 Antiteror Polri. Ia juga pernah menduduki jabatan Direktur Penindakan dan Direktur Intelijen Densus 88. Meski demikian, identitas tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Mabes Polri.
Nama TK mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri mengungkap dugaan peran Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Ahrie diduga menerima perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tidak hanya itu, Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau surveillance terhadap target.
“AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Dalam rapat tersebut, Kapolri juga membeberkan konstruksi perkara yang melibatkan empat perwira tinggi Polri. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), mantan pejabat di Bareskrim Polri serta Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Menurut pemaparan Kapolri, dugaan penyimpangan bermula dari perintah penyadapan yang disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa dilengkapi permohonan penyidik dan laporan polisi.
Selanjutnya, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitan dengan perkara pro justitia.
Petugas kemudian diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk diubah menjadi transkrip. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang hingga kepada Listyo Sigit.
Kapolri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX) pada Oktober 2026 atas perintah Ahrie yang dilaksanakan tim TSU.
Dalam pengembangan perkara, Kapolri mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kelompok dan pejabat disebut masuk dalam daftar target, antara lain pejabat di lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Kapolri menjelaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai indikasi keterlibatan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam tindak pidana.
Perkembangan perkara ini juga mendapat perhatian serius Komisi III DPR RI. Dalam kesimpulan rapat kerja 12 November 2026, Komisi III meminta Polri menangani perkara secara profesional, transparan dan akuntabel.
Komisi III juga meminta Kapolri mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain serta mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut. (JD13)
