Bima, Jejakdata.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Kritik tersebut berfokus pada ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah Bima–Dompu, khususnya akses jalan yang masih dalam kondisi rusak parah.
Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan, menilai klaim dan narasi kemajuan daerah tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan. Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk memprioritaskan perbaikan jalan rusak di beberapa titik vital, seperti ruas Wera–Ambalawi, Sai–Soromandi, dan Rabokodo, terutama pada jalur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Gubernur jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima–Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” ujar Dharmawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).
Dharmawan menyoroti ketimpangan yang dirasakan masyarakat di Pulau Sumbawa. Ia menekankan bahwa tuntutan perbaikan infrastruktur ini merupakan upaya menagih keadilan agar hasil pembangunan NTB dapat terdistribusi secara merata dan tidak melupakan wilayah timur provinsi.
Selain masalah akses jalan, HMI Cabang Bima juga menyoroti penanganan pascabencana banjir yang melanda kawasan Wera–Ambalawi pada Februari 2025. Menurut catatan mereka, sudah sekitar 575 hari berlalu sejak bencana terjadi, namun pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi warga terdampak dinilai belum menunjukkan kepastian penyelesaian yang konkrit.
HMI mendesak Pemprov NTB segera mengambil langkah nyata ketimbang memberikan retorika. Masyarakat, tegas Dharmawan, membutuhkan jembatan yang aman, jalan yang layak, serta terbukanya akses ekonomi yang nyata.(JD09)
