Mataram, Jejakdata.com – Kamis, 11 Juni 2026. Munculnya informasi mengenai Yayasan Rindu Younging City yang menaungi sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bima memunculkan pertanyaan publik terkait tata kelola, transparansi, dan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Berdasarkan keterangan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bima, Bagus Naeni Santoso, sedikitnya tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah yayasan tersebut telah beroperasi.
Di sisi lain, anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra Yasin, membantah adanya penguasaan atau monopoli dapur MBG. Mereka menyatakan bahwa yayasan yang dikelola anaknya hanya mengelola satu dapur secara langsung, sementara dapur lainnya dikelola oleh mitra yang memanfaatkan yayasan tersebut untuk proses administrasi dan pengajuan melalui sistem BGN.
Menanggapi polemik tersebut, media ini meminta pandangan Ketua Front Pemuda Progresif NTB, Ahamd Husni, terkait perlunya langkah hukum dan pengawasan aparat penegak hukum.
Menurut Husni, keberadaan satu yayasan yang menaungi banyak dapur MBG belum otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun kondisi tersebut cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara profesional.
“Dalam negara hukum, yang diperiksa bukan orangnya, partainya, atau keluarganya, tetapi fakta dan tata kelola kegiatannya. Ketika satu yayasan tercatat menaungi banyak SPPG dan terdapat hubungan dengan keluarga pejabat publik, maka wajar jika publik meminta transparansi yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kejati NTB tidak perlu menunggu munculnya status tersangka atau kerugian negara yang nyata untuk melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan awal.
“Penyelidikan justru bertujuan memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Karena itu, menurut kami Kejati NTB dapat menelaah apakah terdapat konflik kepentingan, perlakuan khusus, konsentrasi pengelolaan yang tidak sehat, atau pola penggunaan yayasan yang hanya menjadi kendaraan administratif bagi pihak tertentu.” Ujarnya lebih Lanjut
Ahmad Husni menilai pemeriksaan terhadap dokumen yayasan, pola kemitraan, aliran dana, hingga proses persetujuan titik dapur MBG merupakan langkah yang wajar dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas.
“Kalau semuanya sesuai aturan, maka pemeriksaan akan membersihkan nama pihak-pihak yang dituduh. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, negara juga memiliki dasar untuk bertindak. Jadi pemeriksaan tidak boleh dipandang sebagai bentuk kriminalisasi, melainkan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat.” Kata Husni.
Ia juga mengingatkan bahwa Program MBG merupakan program prioritas nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar sehingga harus dijaga dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi monopoli atau penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai program yang baik kehilangan kepercayaan publik karena lemahnya transparansi. Semakin besar anggaran dan manfaat program, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasan.”
Polemik Yayasan Rindu Younging City kini tidak lagi sekadar soal berapa dapur yang dikelola atau siapa yang mengelolanya. Persoalan yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara terbuka, kompetitif, dan bebas dari konflik kepentingan.
Data yang beredar menunjukkan tujuh dapur MBG di bawah yayasan tersebut telah beroperasi, sementara pihak yayasan dan keluarga Yasin menegaskan hanya satu dapur yang mereka kelola secara langsung dan sisanya merupakan milik mitra.
Dalam situasi seperti ini, publik membutuhkan jawaban yang tidak berasal dari bantahan maupun tuduhan semata, melainkan dari hasil pemeriksaan yang objektif. Karena itu, dorongan agar Kejati NTB menelusuri struktur yayasan, hubungan para mitra, aliran dana, dan mekanisme pengelolaan dapur MBG menjadi relevan untuk memastikan bahwa program negara benar-benar dijalankan demi kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu. (JD09)
