Jakarta, Jejakdata.com – Rabu, 21 Oktober 2026. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan catatan dan penilaian strategis terhadap genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. KAMMI menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan fondasi Ekonomi Kerakyatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, sektor UMKM serta kemandirian pangan dan energi nasional.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman menyatakan bahwa keberanian pemerintah dalam menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama merupakan langkah konkret mewujudkan cita-cita konstitusi.
“Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita melihat adanya arah kebijakan yang makin jelas berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Langkah-langkah strategis dalam penguatan koperasi, dukungan penuh terhadap UMKM, intervensi harga bahan pokok hingga dorongan swasembada pangan adalah bukti hadirnya negara di tengah rakyat kecil,” tegas Arif Rahman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap terjaga, dengan konsumsi masyarakat dan kegiatan usaha yang terus menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan. Dengan demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan sejumlah modal positif bagi perekonomian Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tetap terjaga, investasi semakin berkualitas dan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Dengan konsistensi kebijakan dan penguatan sektor produktif, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga semakin inklusif dan berkelanjutan
Selain itu evaluasi dua tahun ini, KAMMI soroti beberapa poin penting keberhasilan kebijakan ekonomi berbasis rakyat yang dijalankan pemerintah
Pertama, Penguatan Sektor Pertanian dan Swasembada Pangan, pada sektor ini pemerintah telah mewujudkan kebijakan penataan distribusi pupuk subsidi, penurunan harga pupuk serta jaminan harga jual di tingkat petani telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para petani pedesaan dan memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Kedua, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Desa, pada sektor ini Pemerintah dinilai konsisten memperluas akses permodalan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro serta optimalisasi Koperasi Desa untuk menggerakkan roda ekonomi akar rumput.
Ketiga Kemandirian Energi & Subsidi Tepat Sasaran, Dimana pemerintah telah melakukan langkah pembatasan impor serta penataan subsidi energi difokuskan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah.
Keempat Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kualitas SDM, Pada sektor ini telah melaksanakan Program pemenuhan gizi dan bantuan sosial yang terintegrasi memicu multiplier effect terhadap perputaran ekonomi lokal di daerah-daerah.
Kendati mengapresiasi berbagai pencapaian tersebut, KAMMI tetap menyampaikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi untuk tiga tahun kedepan agar keberlanjutan pembangunan ekonomi kerakyatan tetap terarah dan tidak melenceng.
Pertama, Presiden Prabowo diminta memperkuat integritas dan efisiensi birokrasi. Evaluasi kinerja menteri dan pejabat terkait perlu dilakukan secara objektif berdasarkan pencapaian target, efektivitas anggaran serta kemampuan menjalankan agenda prioritas. Perombakan kabinet dapat dipertimbangkan apabila evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memadai.
Kedua, pemerintah diminta memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama di pasar tradisional. Kebijakan pangan harus memperhatikan kesinambungan pasokan, distribusi antardaerah, biaya produksi petani serta keterjangkauan harga bagi konsumen.
Ketiga, KAMMI menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan ruang demokrasi, kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Partisipasi publik diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diawasi dan diperbaiki.
Menurut KAMMI, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kepercayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dengan warga negara.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan utama bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut terus dapat menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat daya beli, menurunkan kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.
Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan dan investasi menunjukkan sejumlah perkembangan positif sekaligus tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itu, penilaian terhadap keberhasilan pemerintah perlu terus diuji melalui indikator yang terukur dan dampak nyata bagi masyarakat.(JD09)
