GMPPA Endus Dugaan Monopoli Paket Proyek APBN Oleh Salah Satu Kontraktor di NTB

- Jurnalis

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diterima Kementerian PU: Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta, Selasa (9/6/2026), untuk menyerahkan tuntutan terkait dugaan monopoli proyek di BP2JK NTB. (Foto: dok.istimewa)

Diterima Kementerian PU: Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta, Selasa (9/6/2026), untuk menyerahkan tuntutan terkait dugaan monopoli proyek di BP2JK NTB. (Foto: dok.istimewa)

 

Foto: Contoh jadwal dalam proses tender. Mahasiswa siap Bawa Kasus ini ke KPPU, Kejagung, dan KPK. Diduga ada persekongkolan antara Panitia Tender dan PPK, sehingga setiap tahun proyek dikuasai satu kontraktor terutama proyek di BWS.
Foto: Contoh jadwal dalam proses tender. Mahasiswa siap Bawa Kasus ini ke KPPU, Kejagung, dan KPK. Diduga ada persekongkolan antara Panitia Tender dan PPK, sehingga setiap tahun proyek dikuasai satu
kontraktor terutama proyek di BWS.

Jakarta, Jejakdata.com – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA), mengendus dugaan bahwa BP2JK NTB hanya memberi peluang pada salah satu kontraktor inisial DB, untuk menguasai banyak proyek.

BP2JK dan PPK diduga kuat main mata untuk memenangkan salah satu kontraktor, yang dijagokan.

Baca Juga :  Dugaan Skandal Dana Pokir Mencuat, PMII Mataram Sorot Peran Ketua DPRD NTB

Setiap tahun, Kontraktor inisial DB tersebut, menurut perwakilan GMPPA, semacam dipelihara untuk mengerjakan sejumlah proyek oleh instansi pemilik proyek, sementara kontraktor lain menjadi penonton.

GMPPA mensinyalir, bahwa kontraktor inisial DB tersebut untuk mendapatkan banyak paket, menggunakan trik, menjadi salah satu modus operandinya adalah meminjam banyak Perusahaan (PT) dari luar daerah.

“Kontraktor itu pinjam pakai banyak perusahaan (PT) untuk memenangkan banyak paket proyek,” ujar perwakilan GPMMA, pada Jejakdata.com, Selasa (9/6/26).

Baca Juga :  Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

Disisi lain, menurut sumber kuat Jejakdata.com, PPK dan Panitia tender di BP2JK NTB, diduga untuk melokalisir kontraktor yang dijagokannya, memperluas syarat dalam dokumen lelang, serta mempersempit jadwal lelang agar kontraktor lain tidak lebih leluasa menyiapkan diri untuk mengikuti tender.

“Misalnya, mempersempit jadwal lelang, dan memperluas syarat dokumen administrasi supaya kontraktor lain tidak leluasa, sekaligus mengunci lawan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BP2JK NTB maupun pihak terkait mengenai masalah ini. Namun, untuk diketahui, GMPPA, Selasa (9/6/26), kemarin, telah melakukan unjukrasa di Kementrian PU, terkait persolan ini.

Kehadiran sejumlah aktivis GMPPA diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Dirjen Cipta Katya Kementrian PU.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur NTB Minta RUU Reforma Agraria Akomodasi Kekhasan Provinsi Kepulauan
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Diadukan ke KPK soal Pergeseran Anggaran BTT Rp500 Miliar
Purbaya Tumbang dari Kursi Menkeu, Prabowo Tunjuk Suahasil, Ada Apa?
Nazaruddin Resmi Pimpin DPD NasDem Kabupaten Bima Periode 2026–2031
Suharto: SWRO Mahal, Gili Trawangan Butuh Pipa Bawah Laut
Fathul Gani: SPPG Abaikan Waktu Distribusi, Dugaan Keracunan MBG Mencuat di Lombok Tengah
Outlet Penjual Soto Kopro Terbakar di Pasar Modern Sinpasa Serpong
Diduga Intervensi Proyek Daerah, Peran Anak Bupati Bima Didesak Diusut KPK
Berita ini 69 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 17:41 WIB

Gubernur NTB Minta RUU Reforma Agraria Akomodasi Kekhasan Provinsi Kepulauan

Rabu, 16 September 2026 - 15:02 WIB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Diadukan ke KPK soal Pergeseran Anggaran BTT Rp500 Miliar

Senin, 14 September 2026 - 16:51 WIB

Purbaya Tumbang dari Kursi Menkeu, Prabowo Tunjuk Suahasil, Ada Apa?

Minggu, 13 September 2026 - 13:25 WIB

Nazaruddin Resmi Pimpin DPD NasDem Kabupaten Bima Periode 2026–2031

Jumat, 11 September 2026 - 21:13 WIB

Suharto: SWRO Mahal, Gili Trawangan Butuh Pipa Bawah Laut

Berita Terbaru