Mataram – Jejakdata.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggelar dialog publik bertajuk “Pemuda dan Masa Depan Indonesia: Telaah Kritis Kesiapan dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030” di Kedai Corner, depan Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Jumat malam, 30 Oktober 2026. Diskusi ini soroti risiko tingginya pengangguran dan ketimpangan sosial jika lonjakan penduduk usia produktif tidak diimbangi oleh kebijakan publik yang inklusif dan memadai.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Mataram, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa bonus demografi 2030 saat 68 persen populasi Indonesia diisi usia produktif tidak akan otomatis membawa berkah ekonomi. Tanpa akses pendidikan yang adil, penyediaan lapangan kerja, dan ruang partisipasi politik yang nyata, momentum tersebut terancam berbalik menjadi ancaman bencana sosial.
”Indonesia Emas tidak boleh sekadar dijadikan slogan pembangunan. Masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa serius negara mempersiapkan, memberdayakan, dan memberikan kepercayaan kepada pemuda,” kata Farhan saat memberikan sambutan pengantar.
Dialog lintas sektor ini menghadirkan perwakilan unsur TNI, legislatif, serta dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Mataram.
Mewakili Pangdam XXX/Rinambora, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1606 Letkol Huwairi menekankan peran historis pemuda sebagai penggerak perubahan nasional sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga era kemerdekaan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mendesak kaum muda untuk lebih adaptif membaca peluang di era digital.
”Di era digital, tantangan kian kompleks. Pemuda mesti pintar-pintar mencari peluang,” ujar Malik saat memaparkan komitmen fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD yang pro-rakyat.
Isu kesiapan sumber daya manusia (SDM) turut diangkat oleh perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hasbi Asidik. Ia mengklaim pemerintah daerah telah mengambil langkah konkret dalam peningkatan kapasitas pemuda, salah satunya dengan memberangkatkan puluhan lulusan SMK ke luar negeri dengan kisaran gaji Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per bulan.
”Di tengah tantangan saat ini, pemuda dituntut kreatif menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar korban dari perkembangan zaman,” tutur Hasbi.
Dari perspektif wawasan kebangsaan, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTB mengingatkan agar pemuda mengedepankan keunggulan kompetitif dan ide-ide strategis, ketimbang menyalahkan keadaan sosial yang ada.
Di akhir diskusi, Ketua Umum HMI Cabang Mataram melontarkan tiga poin krisis yang dirumuskan sebagai penutup dialog publik:
- Optimalisasi Bonus Demografi: Lonjakan penduduk usia produktif harus dikelola secara terukur demi memicu pertumbuhan ekonomi nasional menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
- Partisipasi Substansial Pemuda: Pemuda menolak sekadar dijadikan komoditas seremonial atau pelengkap administratif program pemerintah. HMI mendesak dilibatkannya elemen kepemudaan secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik. Pemerintah dituntut berani menerima kritik berbasis data, argumentasi, dan solusi.
- Komitmen Garda Terdepan: HMI menegaskan komitmennya untuk tetap konsisten berada di barisan terdepan dalam mengawal isu-isu keumatan dan kebangsaan.(JD09)
