Jejakdata.com | Jakarta, 31 Oktober 2026 – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai meletakkan fondasi baru bagi kemandirian ekonomi Indonesia, terutama melalui penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, peningkatan investasi serta pembangunan sumber daya manusia.
Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengatakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak semestinya hanya berfokus pada persoalan teknis dan program yang belum terselesaikan. Penilaian juga harus mempertimbangkan arah kebijakan, keputusan strategis serta fondasi pembangunan yang disiapkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Rasanya tidak patut kita melihat dua tahun pemerintahan hanya dari daftar persoalan yang belum selesai. Kita harus melihat apa yang sedang dibangun, apa yang sudah dikerjakan, hasil yang mulai terlihat dan bagaimana kebijakan hari ini membentuk kapasitas Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ujar Rusdiansyah di Jakarta, Sabtu (31/10).
Menurut dia, salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo adalah mengubah struktur ekonomi Indonesia agar tidak terus bergantung pada impor pangan, ekspor bahan mentah dan sumber pertumbuhan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian Visi Indonesia adalah perkembangan investasi nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi selama periode Oktober 2024 hingga September 2026 tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun.
Investasi tersebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja secara akumulatif. Dari total investasi, wilayah di luar Pulau Jawa menyumbang 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun, sedangkan Pulau Jawa mencatatkan porsi 48,2 persen.
Rusdiansyah menilai dominasi investasi di luar Jawa menjadi indikasi penting bagi upaya pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Investasi hampir Rp4.000 triliun dengan serapan lebih dari 5,4 juta tenaga kerja merupakan dorongan ekonomi yang besar. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan bahwa agenda Indonesia-sentris untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah mulai mendapatkan pijakan,” katanya.
Namun, ia menegaskan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang masuk. Pemerintah juga harus memastikan investasi menghasilkan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Di sektor pangan, pemerintahan Prabowo dinilai mulai menggeser orientasi kebijakan dari sekadar mengamankan pasokan menjadi memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, produksi delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit, diperkirakan mencapai 72,91 juta ton. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Sementara itu, stok beras nasional yang dikuasai pemerintah per Oktober 2026 dilaporkan mencapai 4,56 juta ton.
Pemerintah juga memperkuat dukungan kepada petani melalui penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen serta penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga pendapatan produsen di tingkat petani.
Menurut Rusdiansyah, ketahanan pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan ekonomi karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga, daya beli masyarakat dan ketahanan nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemandirian pangan harus dibuktikan melalui peningkatan produktivitas, distribusi yang efisien, stabilitas harga serta kesejahteraan petani. Ketersediaan stok saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan kebijakan pangan.
Selain pangan, transformasi industri menjadi fondasi lain yang disoroti Visi Indonesia. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi negara, sekaligus mendorong sumber daya alam Indonesia menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.
Hingga Oktober 2026, Danantara mencatat komitmen investasi sebesar Rp225 triliun untuk mengembangkan 26 proyek hilirisasi dan industrialisasi strategis di sektor pertambangan, energi hingga pertanian.
Rusdiansyah menilai agenda hilirisasi merupakan langkah penting untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global, dari pemasok bahan mentah menjadi negara yang mampu mengembangkan industri pengolahan dan produk bernilai tambah.
“Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kemampuan industri nasional,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan agenda tersebut perlu diukur melalui peningkatan kapasitas industri domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja serta kontribusi terhadap penerimaan negara.
Fondasi kemandirian ekonomi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaporkan telah menjangkau lebih dari 9.000 kilometer. Pemerintah juga mencatat pembangunan 3.500 unit jembatan, penanganan 2.228 kilometer jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah, serta pembangunan sumur bor di berbagai wilayah rawan air.
Di bidang pendidikan, sebanyak 265 unit Sekolah Rakyat dilaporkan telah beroperasi di 131 kabupaten/kota. Program tersebut membuka akses pendidikan bagi lebih dari 45.000 anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Selain itu, pemerintah menjalankan program renovasi sarana pendidikan yang mencakup hampir 90.000 sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga ditempatkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan SDM. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki asupan gizi anak, tetapi juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam rantai pasok pangan.
Rusdiansyah mengatakan pembangunan SDM harus berjalan beriringan dengan industrialisasi agar Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya alam, tetapi juga tenaga kerja terampil yang mampu mengembangkan industri berteknologi dan berdaya saing.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, diplomasi pemerintahan Prabowo juga dinilai memiliki peran penting dalam memperluas kemitraan perdagangan, investasi dan kerja sama strategis dengan berbagai negara.
Menurut Visi Indonesia, penguatan hubungan ekonomi internasional harus tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.
Mengakhiri keterangannya, Rusdiansyah menegaskan bahwa dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran harus dipandang sebagai fase pembangunan fondasi, bukan garis akhir keberhasilan pembangunan nasional.
“Fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan masyarakat sudah mulai diletakkan. Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan manfaat agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh rakyat,” pungkasnya. (JD13)
