Lombok Tengah | Lombok Fokus – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Murdani, menyoroti persoalan limbah yang dihasilkan dari aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Murdani, meski program ini tergolong baru, volume produksi yang besar dan rutin berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian dan pengelolaan limbah yang baik.
“Karena aktivitasnya rutin dan produksinya besar, kita berharap MBG ini tidak hanya soal komitmen sederhana untuk bersih-bersih. Mereka harus punya TPS sendiri untuk menampung limbah yang dihasilkan, bahkan ada unit pengelolaannya sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat, ” ujarnya di Praya, Kamis (20/10).
Ia menjelaskan, limbah yang dihasilkan dari program MBG tergolong limbah domestik, terdiri dari limbah organik seperti sisa makanan dan limbah anorganik seperti kemasan plastik sekali pakai, Kedua jenis limbah ini, kata dia, perlu dikelola secara terpisah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
“Sisa makanan dan minyak bisa dikelola menjadi pakan magot atau pakan ternak, sementara sampah plastik harus dikelola dengan sistem daur ulang. Kalau tidak, ke depan bisa jadi masalah di TPA,” tegasnya.
Selain pengelolaan limbah, Murdani juga menyoroti belum adanya mekanisme pemungutan retribusi sampah bagi dapur MBG yang beroperasi di berbagai wilayah Lombok Tengah. Ia meminta pemerintah daerah menegaskan kembali komitmen pengelola program dalam hal kebersihan dan tanggung jawab lingkungan.
“Pemerintah daerah juga harus tegas. Dapur MBG ini perlu dikenakan retribusi sampah, karena sejauh ini belum ada mekanismenya,” tambahnya.
Murdani mengaku pihaknya telah menerima laporan bahwa sebagian dapur MBG diduga membuang limbah langsung ke sungai. Hal ini, menurutnya, harus segera ditertibkan oleh pemerintah daerah.
“Itu makanya harus ada tindakan segera, mulai dari sosialisasi, peringatan, sampai teguran. Jangan sampai menunggu masalah lingkungan membesar dulu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Lombok Tengah berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait untuk melakukan monitoring lapangan secara terpadu.
“Insyaallah nanti akan kita bahas di komisi dan koordinasikan dengan DLH, dan OPD terkait, Kita ingin pengawasan ini lebih terintegrasi, supaya jelas siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
