Mataram, Jejakdata.com – Proses lelang proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp 250 miliar diduga sarat manipulasi. Aroma persengkongkolan ini memicu desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengusut kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) wilayah NTB.
Dugaan skandal ini dibongkar oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN. Mereka menengarai adanya operasi senyap untuk memenangkan korporasi tertentu dalam proyek kakap yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut.
Modus Dugaan Manipulasi Tender
Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN, Fatahudin, mengungkapkan bahwa indikasi kecurangan dalam proyek di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini terjadi secara sistematis sejak hulu.
Mereka mencatat sedikitnya empat modus yang diduga kuat tengah dimainkan:
Pengondisian Pemenang: Adanya ploting atau pengaturan calon pemenang lelang sebelum proses formal selesai.
Permainan Administrasi: Merekayasa dokumen syarat tender untuk menjegal kontraktor lain.
Intervensi Evaluasi: Dugaan tekanan dari pihak tertentu terhadap tim pokja saat proses evaluasi kelayakan lelang.
Keberpihakan Terselubung: Ketidakpatuhan panitia lelang terhadap prinsip pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.
“Anggaran sebesar Rp 250 miliar ini adalah uang rakyat. Jika proses tendernya saja sudah dimanipulasi sejak awal, maka kualitas bangunan sekolah yang dihasilkan berpotensi gagal mutu. Masyarakat dan anak-anak sekolah yang akan menjadi korban utama,” ujar Fatahudin dalam keterangannya, Minggu, 24 Mei 2026.
Tujuh Tuntutan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN
Merespons mandeknya transparansi di BP2JK NTB, mereka melayangkan tujuh tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan aparat penegak hukum:
Usut Tuntas BP2JK NTB: Mendesak Kementerian PUPR dan penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses tender proyek Sekolah Rakyat.
Libatkan Penegak Hukum Kakap: Meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk membuka penyelidikan atas dugaan praktik korupsi berjamaah ini.
Buka Dokumen Evaluasi: Menuntut BP2JK NTB membuka seluruh dokumen evaluasi tender secara transparan kepada publik.
Copot Oknum Pejabat: Mendesak pencopotan dan evaluasi terhadap pejabat atau pihak di BP2JK NTB yang terindikasi ikut “bermain”.
Hentikan Tender Sementara: Meminta proses lelang dibekukan seketika jika ditemukan bukti awal pelanggaran prosedur yang kuat.
Proteksi Anggaran Pendidikan: Meminta pemerintah pusat memastikan proyek pendidikan bersih dari bancakan elite dan mafia proyek.
Konsolidasi Sipil: Mengajak elemen masyarakat, media, dan aktivis antikorupsi untuk mengawal ketat kasus ini.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN menegaskan, jika ketujuh tuntutan ini tidak direspons serius dalam waktu dekat, mereka akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan membawa laporan resmi beserta bukti-bukti awal ke markas penegak hukum.(JD09)
