Mataram, Jejakdata.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 20 April 2026. Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kepolisian.
Kericuhan terjadi setelah massa aksi menuntut agar Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menemui mereka secara langsung. Namun, gubernur disebut tidak berada di kantor. Situasi memanas ketika massa berupaya masuk hingga ke depan ruang kerja gubernur dan melakukan orasi secara bergantian.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Bung Ade, menilai pemerintah provinsi tidak peka terhadap kondisi di Pulau Sumbawa. Ia menyebut wilayah tersebut seolah terpinggirkan dalam pembangunan daerah.
“Banyak jalan provinsi yang belum diperbaiki, lapangan kerja masih minim, angka kemiskinan meningkat, pendidikan belum merata, dan ekonomi semakin lesu,” kata Ade dalam orasinya.
Setelah aksi berlangsung, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Fathul Gani, menemui massa dan membuka dialog. Ia menyatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan daerah.
Fatul juga menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen menjadwalkan pertemuan antara IMBI Mataram dengan gubernur dan wakil gubernur pada Senin, 27 April 2026.
Sementara itu, Ketua IMBI Mataram, Rizal Muhaimin, menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons secara konkret.
Adapun tuntutan yang disampaikan IMBI Mataram meliputi:
- Mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan di seluruh wilayah Kabupaten Bima.2.
- Menuntut penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat.
- Mendesak pemerintah menghentikan kenaikan harga tiket transportasi yang dinilai tidak wajar, terutama saat musim mudik.
- Menuntut kebijakan konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agraris, termasuk perlindungan dan pemberdayaan komoditas lokal.
- Menolak praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta menuntut pemberian upah yang layak bagi pekerja.
Aksi berakhir setelah dialog berlangsung, dengan pengawalan aparat keamanan.(JD09)
