Mataram, Jejakdata.com – Senin, 25 Mei 2026. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi yang mengkritisi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB ini sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang menjaga ketat gerbang masuk.
Berdasarkan dokumen pernyataan sikapnya, HMI Cabang Mataram, menilai arah pembangunan di NTB saat ini mengalami disorientasi, cenderung bersifat kosmetik, dan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat di tingkat bawah.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari tersebut berjalan dinamis. Secara bergilir, para koordinator lapangan naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan orasinya secara bergantian. Suara lantang dari orator membakar semangat massa aksi di tengah terik matahari Kota Mataram.
Situasi makin memanas ketika salah satu orator di atas mobil komando menyampaikan orasi politiknya yang menyoroti dugaan penyelewengan anggaran daerah. Orator tersebut secara lantang menyuarakan adanya dugaan kasus “dana siluman” di tubuh DPRD NTB.
Tidak hanya legislatif, orator tersebut juga menuding adanya penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur NTB terkait penggunaan alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan semestinya.
“Kami mencium adanya aroma busuk kemitraan transaksional. Kami menduga otak di balik kasus dana siluman yang berkedok program ‘Desa Berdaya’ ini tidak lain adalah Gubernur NTB sendiri!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, yang langsung disambut riuh sorakan dari massa aksi.
Situasi di lapangan berlanjut tegang ketika massa aksi mendesak masuk ke dalam area Kantor Gubernur guna menemui Gubernur secara langsung. Keinginan mahasiswa tersebut dihadang oleh barikade ketat aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang utama.
Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Mahasiswa yang mencoba merangsek masuk terus memberikan tekanan ke lini pertahanan petugas. Pekikan takbir dan yel-yel perjuangan mahasiswa terus menggema di tengah riuh ketegangan tersebut, sebelum akhirnya situasi dapat diredam kembali oleh para korlap.
Saat ditemui oleh awak media di sela-sela aksi, Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ahmad Nasri, menegaskan bahwa massa aksi sengaja menolak untuk dimediasi atau ditemui oleh pejabat perwakilan dari Pemprov NTB. Mereka bersikeras bahwa dokumen pernyataan sikap dan tuntutan harus diserahkan langsung ke tangan orang nomor satu di NTB tersebut.
“Kami datang ke sini mengatasnamakan jeritan rakyat NTB. Karena itu, kami tidak mau diwakili oleh siapa pun dari pihak Pemprov. Kami hanya ingin menyerahkan langsung tuntutan ini kepada Gubernur,” tegas Ahmad Nasri di hadapan wartawan.
Di hadapan awak media dan barisan massa aksi, Ahmad Nasri kemudian membacakan langsung poin-poin pernyataan sikap serta 10 tuntutan resmi organisasi. Meskipun sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat, unjuk rasa tersebut akhirnya berakhir dengan damai dan massa membubarkan diri secara tertib setelah pembacaan tuntutan selesai dilakukan.
Kendati demikian, Ahmad Nasri memastikan bahwa langkah HMI tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya akan segera melakukan konsolidasi besar-besaran untuk kembali turun ke jalan dengan kekuatan penuh.
“Aksi hari ini berakhir damai, tetapi ini baru permulaan. Kami akan segera melakukan konsolidasi total untuk membawa massa yang jauh lebih banyak. Kami akan kembali menggelar aksi lanjutan sampai Gubernur menemui kami dan menerima tuntutan ini secara langsung,” ancam Nasri.
10 Poin Tuntutan HMI Cabang Mataram
Sebagai bentuk komitmen keumatan dan keindonesiaan, HMI Cabang Mataram mendesak Pemprov dan DPRD NTB untuk segera mengambil langkah konkret atas 10 tuntutan berikut:
- Menolak segala bentuk pungutan berkedok “uang komite”, “uang pembangunan”, atau sumbangan sukarela di tingkat SMA/SMK/MA.
- Menagih janji Gubernur NTB terkait beasiswa gratis bagi pemuda NTB (non-APBD).
- Mendesak Gubernur memberikan upah yang manusiawi bagi guru-guru honorer dan PW.
- Mendesak Gubernur memberikan bantuan pertanian secara tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan.
- Menuntut Pemerintah Provinsi/KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) melakukan audit total terhadap jalur distribusi pupuk subsidi guna memberantas mafia dan spekulan.
- Mendesak pemerintah daerah untuk mengintervensi pasar dan menetapkan standar harga yang layak untuk komoditas unggulan daerah (padi, jagung, tembakau, porang, dll) demi menyetop eksploitasi tengkulak.
- Mendesak Gubernur untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.
- Mendesak Gubernur dan DPRD untuk memperbaiki seluruh infrastruktur provinsi se-NTB.
- Mendesak satgas MBG Provinsi NTB melakukan pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal NTB serta membentuk tim pengawas independen.
- Mendesak Gubernur untuk memberhentikan program desa berdaya karena dinilai menghamburkan anggaran tanpa progres yang jelas selama 1 tahun terakhir.
Aksi dan pernyataan sikap ini dikomandoi oleh para Koordinator Lapangan (Ajmal Akbar, Bayu Nicola Hasbullah, dan Azis) serta diketahui langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ahmad Nasri. (JD09)
