Rakyat Desa Tidak Hidup dari Dolar, Tapi dari Harga Beras

- Jurnalis

Sabtu, 16 Mei 2026 - 18:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH.

Foto: Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH.

Jakarta, Jejakdata.com – Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH., menilai pernyataan Presiden mengenai melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat perlu dipahami secara proporsional dan tidak dipelintir menjadi sekadar bahan serangan politik.

Menurut dia, Presiden sedang menegaskan realitas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kecil, khususnya di pedesaan, bahwa mayoritas rakyat tidak hidup dari transaksi dolar, melainkan dari aktivitas ekonomi riil sehari-hari.

“Rakyat desa itu tidak bangun pagi lalu memikirkan kurs dolar. Mereka memikirkan harga beras, pupuk, minyak goreng, biaya sekolah anak, dan ongkos berobat. Itu yang nyata,” kata Rusdiansyah kepada media, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia mengatakan, perdebatan mengenai fluktuasi nilai tukar rupiah sering kali terlalu elitis dan jauh dari denyut kehidupan masyarakat bawah. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka-angka makro, tetapi harus dilihat dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Baca Juga :  Gubernur NTB Disarankan Edukasi Diri Sebelum Edukasi Publik

“Selama kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terjaga, di situlah rakyat merasakan stabilitas yang sesungguhnya. Negara tidak bisa hanya diukur dari grafik ekonomi dan sentimen pasar,” ujarnya.

Rusdiansyah menegaskan bahwa menjaga nilai tukar rupiah tetap penting bagi ekonomi nasional. Namun, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah maupun publik tidak terjebak hanya pada isu makro ekonomi semata, sementara persoalan dapur rakyat justru terabaikan.

“Tidak ada pemerintah yang menganggap kurs dolar itu sepele. Tapi jangan sampai kita sibuk menjaga persepsi pasar, sementara rakyat kecil sibuk mencari cara agar uang belanja cukup sampai akhir bulan,” katanya.

Menurut dia, pernyataan Presiden justru merupakan pengingat bahwa orientasi kebijakan negara harus berpijak pada perlindungan masyarakat bawah, bukan hanya pada kepentingan statistik ekonomi.

Baca Juga :  Setahun Kabinet Merah Putih, Pakar Soroti Peran Kemendagri

“Negara yang kuat itu bukan hanya yang cadangan devisanya besar, tetapi yang rakyatnya bisa hidup tenang, bekerja layak, dan tidak cemas setiap kali harga kebutuhan pokok naik,” ucapnya.

Rusdiansyah juga menyinggung bahwa sering kali pihak yang paling gaduh membicarakan dolar justru tidak berhadapan langsung dengan realitas ekonomi masyarakat desa.

“Banyak yang ribut soal dolar, padahal dolar pun tidak pegang. Bahkan kadang rupiah pun hanya lewat sebentar. Maka jangan sampai diskusi ekonomi kehilangan empati terhadap realitas rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, mendukung pernyataan Presiden bukan berarti menutup mata terhadap tantangan ekonomi nasional, melainkan menempatkan fokus pada prioritas yang benar.

“Pada akhirnya rakyat tidak membayar hidup dengan sentimen pasar, tapi dengan rupiah yang harus cukup sampai akhir bulan. Itu inti persoalannya,” kata Rusdiansyah.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terganjal Anggaran Pusat, Pembangunan Gedung Baru DPRD NTB Bakal Terlambat?
Demo PT AMNT di Mataram: KRS NTB Tuntut Transparansi Dana CSR
Kejati NTB Banding Putusan Bebas Tiga Anggota DPRD, Padahal KUHAP Baru Larang Upaya Hukum?
Resmi Dilaporkan! Bupati Bima dan Kepsek Diduga Terlibat Korupsi Program Revit Sekolah
Hasil Dialog Publik: GAKADA BIDOM Layangkan 5 Tuntutan Keras dan Ancam Aksi Massa ke Pemprov NTB
Soal Skandal Reklamasi Amahami, HMI Bali-Nusra Warning Kejati NTB: Tetapkan Tersangka, Bukan Lempar Berkas!
Komisioner BPKN: Kebijakan Energi Prabowo Kian Berpihak ke Konsumen, Mutu BBM hingga Layanan Listrik Jadi Sorotan
Usai OTT KPK, PAN Klaim Kursi Wabup Lombok Barat, Pakar Pertanyakan Prioritas Etika di Tengah Krisis Kepercayaan
Berita ini 65 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 20:21 WIB

Terganjal Anggaran Pusat, Pembangunan Gedung Baru DPRD NTB Bakal Terlambat?

Kamis, 6 Agustus 2026 - 16:24 WIB

Demo PT AMNT di Mataram: KRS NTB Tuntut Transparansi Dana CSR

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:01 WIB

Kejati NTB Banding Putusan Bebas Tiga Anggota DPRD, Padahal KUHAP Baru Larang Upaya Hukum?

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:15 WIB

Resmi Dilaporkan! Bupati Bima dan Kepsek Diduga Terlibat Korupsi Program Revit Sekolah

Selasa, 4 Agustus 2026 - 14:21 WIB

Hasil Dialog Publik: GAKADA BIDOM Layangkan 5 Tuntutan Keras dan Ancam Aksi Massa ke Pemprov NTB

Berita Terbaru