Bima, Jejakdata – Kerusakan parah hingga terputusnya akses jalan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, memicu kecaman keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB. Jalan yang belum berumur beberapa tahun pasca perbaikan kini kembali hancur, berlubang besar, dan tidak dapat dilalui, menimbulkan dugaan kuat adanya kegagalan teknis dalam pelaksanaan proyek.
Tokoh masyarakat Parado, Ahmad Husni, menilai kondisi tersebut sebagai bukti nyata buruknya perencanaan, pengawasan, dan kualitas pekerjaan infrastruktur oleh PUPR Provinsi NTB. “Ini bukan sekadar dampak hujan atau kondisi alam. Jalan ini baru diperbaiki, tapi sudah rusak parah. Ini indikasi pekerjaan yang tidak sesuai standar,” tegasnya, Sabtu, 24 Januari 2026.
Proyek perbaikan jalan yang menelan anggaran besar dari uang rakyat itu dinilai tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Akibat kerusakan jalan, aktivitas ekonomi warga lumpuh, distribusi hasil pertanian terganggu, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi sulit dijangkau. Risiko kecelakaan pun terus mengintai pengguna jalan setiap hari.
“Uang rakyat sudah dihabiskan, tapi hasilnya justru menyengsarakan masyarakat. Pertanyaannya, di mana tanggung jawab Dinas PUPR sebagai penanggung jawab teknis proyek ini?” ujar Husni.
Ia menambahkan, kerusakan dini tersebut patut dicurigai sebagai akibat dari pekerjaan asal jadi. Mulai dari mutu material, ketebalan aspal, hingga sistem drainase dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis. “Kalau jalan yang baru diperbaiki cepat rusak, publik wajar menduga adanya kelalaian serius, bahkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek,” katanya.
Masyarakat juga menolak alasan klasik yang kerap disampaikan pemerintah, seperti curah hujan tinggi atau kondisi geografis. Menurut warga, karakter wilayah Parado seharusnya sudah diperhitungkan secara matang sejak tahap perencanaan. “Jika faktor alam dijadikan dalih, itu justru menunjukkan ketidakmampuan PUPR dalam merancang infrastruktur yang berkelanjutan,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, warga Parado mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan evaluasi total terhadap proyek perbaikan jalan tersebut. Mereka menuntut audit teknis menyeluruh, keterbukaan identitas kontraktor pelaksana, serta transparansi penggunaan anggaran. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, masyarakat meminta agar sanksi tegas dijatuhkan sesuai ketentuan hukum.
“Infrastruktur bukan proyek seremonial yang hanya bagus di atas kertas. Jalan adalah urat nadi kehidupan rakyat. Pemerintah Provinsi dan Dinas PUPR NTB harus bertanggung jawab, bukan malah lepas tangan,” tutupnya. (JD09)
