Diduga Tipu dan Peras Jamaah, Travel Umrah PT ACW Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

- Jurnalis

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa)

Foto: Kuasa hukum para jamaah Rusdiansyah, S.H., M.H. (kedua dari kiri) bersama para jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan PT ACW saat berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026). Mereka resmi menempuh jalur hukum setelah somasi terkait biaya tambahan tiket kepulangan diabaikan pihak travel.(dok.istimewa)

Jakarta, Jejakdata.com – Sebanyak 10 jamaah umrah resmi melaporkan biro perjalanan ibadah PT ACW ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemerasan. Laporan yang diajukan pada Kamis (25/6/2026) siang tersebut teregistrasi dengan nomor Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP): STTLP/B/4587/VI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Kuasa hukum para korban, Rusdiansyah, S.H., M.H., menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil setelah upaya kekeluargaan dengan dua kali layangan somasi tidak mendapat jawaban yang memadai oleh pihak travel yang berbasis di Cibubur, Kota Bekasi tersebut.

​Kronologi Kejadian dan Modus Dugaan Pemerasan

​Kasus ini bermula saat para korban mengikuti program Umrah Syawal yang berlangsung pada 29 Maret hingga 6 April 2026. Para jamaah menegaskan telah melunasi seluruh biaya paket umrah yang disepakati di awal, yakni sebesar Rp27 juta per orang.

​Namun, saat berada di Tanah Suci, situasi berubah. Pihak travel diduga memanfaatkan kondisi jamaah dengan meminta biaya tambahan secara mendadak. Berikut poin-poin krusial yang dilaporkan:

    • ​Permintaan Dana Tambahan: Jamaah diminta membayar ekstra Rp3 juta per orang dengan dalih adanya perubahan tiket pesawat akibat kendala penerbangan.
    • ​Tekanan Psikologis: Permintaan ini dilayangkan saat jamaah masih berada di Mekkah dalam kondisi terombang-ambing tanpa kepastian jadwal kepulangan. Jamaah diancam tidak akan mendapatkan tiket pulang jika tidak membayar.
    • ​Realisasi Pembayaran: Di bawah tekanan, sejumlah jamaah terpaksa mentransfer total uang sekitar Rp10,5 juta kepada pihak pengelola pada 4 April 2026 demi bisa kembali ke tanah air.

​”Kami menilai ada modus sengaja memberikan informasi yang berubah-ubah terkait jadwal penerbangan untuk menekan psikologis jamaah, sehingga mereka terpaksa membayar karena takut telantar,” ujar Rusdiansyah kepada awak media di Mapolda Metro Jaya.

​Somasi Diabaikan, Jamaah Justru Diancam Balik

​Sebelum menempuh jalur hukum, pihak kuasa hukum telah melayangkan Somasi I pada 18 Mei 2026 dan Somasi II pada 11 Juni 2026. Melalui somasi tersebut, jamaah menuntut:

      1. ​Pengembalian uang tambahan yang telah dibayarkan.
      2. ​Transparansi dan klarifikasi tertulis mengenai pengelolaan tiket.
      3. ​Permintaan maaf secara terbuka atas pelayanan yang buruk dan tekanan yang diberikan.
Baca Juga :  Visi Indonesia Ingatkan Urgensi Kepemimpinan Komplementer, Evaluasi Obyektif Bursa Calon Wakil Presiden 2026

​Bukannya mendapatkan solusi, pihak PT ACW justru melayangkan somasi balik kepada jamaah untuk menagih sisa kekurangan biaya tambahan, disertai ancaman tuntutan pidana maupun perdata. Hal inilah yang mendorong jamaah akhirnya memilih jalur hukum.

Baca Juga :  Rakyat Desa Tidak Hidup dari Dolar, Tapi dari Harga Beras

​Proses Hukum Berjalan

​Pihak kuasa hukum mengapresiasi respons cepat kepolisian dan berharap kasus ini diusut secara tuntas demi keadilan para korban serta mencegah adanya korban baru di masa depan.

​”Kami mempercayakan sepenuhnya kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam mengungkap fakta-fakta hukum ini,” tutup Rusdiansyah.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak PT ACW belum memberikan pernyataan atau konfirmasi resmi terkait laporan tersebut. Kasus ini kini tengah diproses oleh jajaran Polda Metro Jaya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Berita ini 111 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Berita Terbaru