Mataram, Jejakdata.com – Tuntutan transparansi pengelolaan dana hibah sebesar Rp 38 miliar di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) kian memanas. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali-Nusra menilai sikap Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi, yang menantang publik menunjukkan bukti penyelewengan dana, sebagai retorika defensif semata.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Bali-Nusra, David Putra Pratama, menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak logis selama dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) masih ditutup rapat dari akses publik.
“Bagaimana mungkin publik menyodorkan bukti kejahatan jika kunci pintunya dipegang oleh terduga pelaku? Menantang masyarakat membeberkan bukti di saat data LPJ dikunci di brankas adalah lelucon,” ujar David (Senin], 27/7/26).
David menepis klaim transparansi KONI NTB yang berlindung di balik hasil pemeriksaan Inspektorat. Menurutnya, audit internal pemerintah daerah kerap kali terjebak pada formalitas administratif di atas kertas, hanya mencocokkan angka kuitansi tanpa melakukan verifikasi faktual atas dugaan penggelembungan harga (mark-up) logistik barang dan jasa.
Ia membeberkan, Klaim pengolahan dana secara akuntabel runtuh seketika saat diadu dengan fakta pahit yang dihadapi para atlet dan official di arena PON 2024. Ke mana melayangnya uang rakyat Rp 38 miliar itu?
“Jeritan atlet dan official soal kualitas makanan, penginapan tak layak, hingga peralatan tanding yang jauh dari standar adalah bukti telanjang. Anggarannya kelas bintang lima, tapi realisasinya kelas katering murahan.”
Selain masalah fasilitas pendukung, tersendatnya pencairan honorarium pelatih, uang saku atlet, hingga ketidakjelasan bonus juga dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak pejuang olahraga daerah.
HMI Bali-Nusra mendesak KONI NTB untuk menghentikan narasi pembelaan diri di media massa dan segera mengambil tindakan nyata: membuka dokumen rinci penggunaan anggaran per rupiah ke situs resmi agar dapat diunduh publik.
Tak hanya itu, mereka meminta lembaga pemeriksa independen dan penegak hukum turun tangan melakukan uji petik secara mendalam, bukan sekadar memeriksa kelengkapan berkas di atas meja.
“Di atas kertas LPJ boleh jadi rapi, tapi di lapangan bau amis penyelewengan itu menyengat. Kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi NTB segera melakukan audit investigatif faktual,” kata David menegaskan. (JD09)
