Jejakdata.com | Mataram 23 November 2025 – Gelombang kemarahan publik terhadap penanganan kasus dugaan korupsi Pokir Siluman DPRD NTB dan penyalahgunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) kini memasuki fase baru. Pagi ini, di arena Car Free Day (CFD) Udayana, ribuan warga datang bukan hanya untuk berolahraga, tetapi untuk menandatangani petisi yang menuntut Kejati dan Polda NTB memeriksa Gubernur NTB.
Sejak pukul 06.00 WITA, bentangan banner putih berukuran besar menjadi pusat perhatian. Dalam hitungan menit, tinta merah membanjiri permukaannya. Nama demi nama. Tanda tangan demi tanda tangan. Beberapa bahkan menulis pesan:
“Jangan berhenti di DPRD.”
“Periksa gubernurnya.”
“Rakyat mengawasi.”
Aroma desakan publik terasa pekat. Orang tua, mahasiswa, pedagang, hingga ibu-ibu yang baru selesai berbelanja turun tangan. Mereka menunduk, menandatangani, memotret, lalu mengunggah ke media sosial. “Hari ini bukan hanya CFD,” kata seorang ibu yang menandatangani banner itu. “Hari ini adalah referendum moral.”
Kasus Pokir Siluman sejauh ini baru menjerat dua anggota DPRD NTB. Namun publik merasa ada kejanggalan. Alokasi dana pokok-pokok pikiran tanpa dasar hukum, hingga aliran dana yang disebut mencapai miliaran rupiah, mustahil berjalan tanpa restu pemegang kekuasaan anggaran.
“Jika dua anggota dewan dikorbankan sementara aktor yang lebih besar diamankan, maka ini bukan penegakan hukum, ini manajemen risiko politik,” ujar Ramadhan Ubba, Ketua Umum GERPOSI, organisasi yang menggagas aksi ini.
GERPOSI menuding ada indikasi kuat kendali eksekutif dalam alokasi anggaran bodong tersebut. Dugaan semakin menguat setelah fakta bahwa Rp 2 miliar lebih dana yang dikembalikan sejumlah penerima tidak otomatis menggugurkan unsur pidana, namun justru membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang sudah terjadi. Namun hingga kini, gubernur tidak tersentuh.
Dalam pantauan Jejakdata.com, warga bahkan rela antre. Tidak ada pengeras suara. Tidak ada panggung. Hanya satu pesan besar di lantai aspal:
“Periksa Gubernur NTaB. Hukum Jangan Tumpul ke Atas.”
Petisi ini rencananya akan dikirim bukan hanya ke Kejati NTB dan Polda NTB, tetapi juga ke Jaksa Agung RI, Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jika respons lambat atau tidak ada tindakan, GERPOSI menyatakan akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar.
“Jangan remehkan suara rakyat,” kata Ubba.
“Banyak skandal korupsi di Indonesia lolos karena publik diam. Hari ini rakyat NTB memilih melawan.”
Seorang perempuan muda yang berjongkok memberi tanda tangan terakhir sebelum banner penuh berkata lirih:
“Kalau tidak ada tebang pilih, kenapa penyidik Kejati NTB tidak memeriksa Gubernur NTB, padahal para saksi legislator menyebut keterlibatannya”
Kata-kata itu menggantung di udara, lebih keras daripada teriakan demonstrasi mana pun. Hari ini, di Udayana, ribuan warga telah menulis sesuatu yang sederhana namun berbahaya bagi kekuasaan, tanda tangan.
Bukan tinta yang mereka titipkan. Melainkan amarah kolektif dan memori publik. Dan dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, tekanan publik semacam ini, sering kali lebih kuat dari alat bukti formal. (JD13)
