SEMMI NTB Laporkan Ulang Dugaan Tipikor Proyek Gor Tipe B Kabupaten Bima, Tekankan Penyidikan Tak Boleh Terhenti.

- Jurnalis

Minggu, 7 Desember 2025 - 19:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jejakdata.com, Mataram | 7 Desember 2025. Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pelaksanaan pembangunan GOR Tipe B di Kabupaten Bima Tahun 2019.

Laporan tersebut disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi NTB (Kejati NTB) pada Selasa, 2 Desember 2025, dan diterima langsung oleh bagian pelayanan dengan Nomor Registrasi: 9190.

Proyek Bernilai Rp 13,4 M Sarat Dugaan Pelanggaran. Proyek pembangunan GOR Tipe B dilaksanakan oleh CV Kerinci Jaya Utama, menggunakan Anggaran Transfer DAK sebesar Rp 13.400.000.000 yang berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI).

Dana tersebut disalurkan melalui Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan Kabupaten Bima.

Tender kemudian ditayangkan melalui LPSE Kabupaten Bima dengan ketentuan:
• Pagu anggaran: Rp 11.400.000.000
• HPS: Rp 11.399.532.130,72
Riwayat Tender 2019: Dua Kali Tender, Satu Pemenang
• 19 Juli 2019: Tender diumumkan.
• 25 Juli 2019: Penawaran dibuka, hanya PT Lingkar Jaya yang mengajukan penawaran sebesar Rp 10.858.401.032.
• 15 Agustus 2019: Pokja Dinas Dikpora Kabupaten Bima mengirim email pembatalan tender dengan alasan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan dokumen.

Pada tender kedua, terdapat 11 perusahaan yang mendaftar, namun hanya CV Amanat dan CV Kerinci Jaya Utama yang memasukkan penawaran. Hasilnya, CV Kerinci Jaya Utama ditetapkan sebagai pemenang Penyelidikan Pernah Terhenti 2021 Karena PPK Meninggal

Baca Juga :  Kejati NTB Perpanjang Pemeriksaan, Empat Pimpinan DPRD dan Sejumlah Anggota Kembali Diperiksa, Dua Nama Baru Masuk Daftar

Kasus ini sempat terhenti pada 2021 dengan alasan meninggalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), almarhum Khairunas

Namun PW SEMMI NTB menegaskan bahwa alasan tersebut tidak relevan untuk menghentikan penyelidikan secara keseluruhan.

Ketua PW SEMMI NTB Muhammad Rizal Ansari menegaskan bahwa hukum tidak menghentikan proses perkara hanya karena salah satu pelaku meninggal.

“Yang meninggal itu oknum, bukan perkaranya. Proses hukum tetap harus berjalan. Dugaan korupsi ini tidak mungkin dilakukan satu orang saja, sehingga Kejati NTB wajib melanjutkan penyelidikan,” tegas Rizal.

Tinjauan Hukum PW SEMMI NTB:

Penyelidikan Harus Dilanjutkan
PW SEMMI NTB menyampaikan dasar hukum yang menegaskan bahwa gugurnya penuntutan terhadap seorang pelaku tidak menggugurkan perkara korupsi secara keseluruhan.
1. Tanggung Jawab Pidana Bersifat Pribadi (Poena Personalis)
Jika satu pelaku meninggal, yang gugur hanyalah penuntutan terhadap dirinya. Pelaku lain tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Penyertaan (Deelneming) Tetap Berlaku
Kasus korupsi sering melibatkan beberapa peran:
• Pelaku utama (dader)
• Turut serta (medepleger)
• Penganjur (uitlokker)
• Pembantu (medeplichtige)
Mengacu Pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan tidak hilang meskipun salah satu pelaku meninggal. Pasal 77 KUHP hanya menghapus penuntutan terhadap pelaku yang telah meninggal dunia.
3. Korupsi Merupakan Delik Jabatan dan Delik Kolektif
UU Tipikor menegaskan bahwa korupsi dapat dilakukan satu atau beberapa orang secara bersama-sama. Artinya, meninggalnya seorang pejabat tidak otomatis membubarkan perkara.
4. Tanggung Jawab Jabatan Tidak Menghapus Peran Pihak Lain
Anak buah, atasan, rekanan proyek, serta pihak swasta tetap dapat diproses sesuai perannya masing-masing.
5. Kerugian Negara Tetap Bisa Ditagih dari Pelaku Lain
Mengacu Pasal 32–34 UU Tipikor, pemulihan aset dan penuntutan tetap dapat dilakukan terhadap pelaku lain meskipun salah satu pelaku meninggal.

Baca Juga :  Momentum Hari Santri, BAZNAS Loteng Dukung Pendidikan dengan Santunan Rp 355 Juta untuk 714 Santri

PW SEMMI NTB memastikan akan terus mengawal dan mendorong Kejati NTB untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan Tipikor GOR Tipe B Kabupaten Bima ini.

“Kami tidak akan berhenti mengawal. Negara tidak boleh kalah oleh akal-akalan. Kerugian negara harus dipulihkan, dan seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab,” tutup Rizal Ansari”.(JD27)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Menatap Masa Depan Desa Ngali: Ronis, S.Sos Hadirkan Visi “Ngali AMAN” Menuju 2032
Hutan RTK 01 Rinjani Diduga Terus Dijarah, ITK Desak Kejati NTB Bongkar Mafia Illegal Logging
Ingatkan Inspektorat NTB, Ketua LMND: Jangan Jadi Alat Politik Gubernur untuk Tekan Legislatif
7.000 Ayam Mati akibat Listrik Padam, Peternak Lempar Bangkai ke Kantor PLN Palangka Raya
HMI Mataram Gelar Dialog Publik, Desak Pemerintah Dengar Kritik Pemuda Menjelang Puncak Bonus Demografi 2030
APBD NTB 2027 Tertunda, HMI MPO Desak DPRD Kaji Pemakzulan Gubernur Iqbal
Asyik Pesta Sabu di Kos-kosan, Ketua DPD IMPERIUM NTB dan Empat Rekannya Diciduk Polda NTB
Berita ini 53 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 13:18 WIB

Menatap Masa Depan Desa Ngali: Ronis, S.Sos Hadirkan Visi “Ngali AMAN” Menuju 2032

Rabu, 4 November 2026 - 23:07 WIB

Hutan RTK 01 Rinjani Diduga Terus Dijarah, ITK Desak Kejati NTB Bongkar Mafia Illegal Logging

Senin, 2 November 2026 - 22:40 WIB

Ingatkan Inspektorat NTB, Ketua LMND: Jangan Jadi Alat Politik Gubernur untuk Tekan Legislatif

Minggu, 1 November 2026 - 11:40 WIB

7.000 Ayam Mati akibat Listrik Padam, Peternak Lempar Bangkai ke Kantor PLN Palangka Raya

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:16 WIB

HMI Mataram Gelar Dialog Publik, Desak Pemerintah Dengar Kritik Pemuda Menjelang Puncak Bonus Demografi 2030

Berita Terbaru