Mataram, Jejakdata.com – Badan Koordinator Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Bakorda HIPMI PT NTB) secara terbuka mendesak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia agar kembali pada khitah dan menjaga independensinya. Organisasi wadah pengusaha muda kampus ini mengendus adanya indikasi kuat gerakan moral mahasiswa mulai ditumpangi oleh kepentingan politik praktis kelompok tertentu di ruang publik.
Sikap tersebut dirilis secara resmi dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Coffee Town Station, Mataram, Kamis malam, 18 Juni 2026.
Acara dibuka oleh Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad Al Amudy. Dalam pidato pengantarnya, Haikal menegaskan bahwa posisi mahasiswa di dalam tatanan bernegara sangat strategis sebagai agen perubahan (agent of change), kontrol sosial (social control), dan kekuatan moral (moral force). Ketiga fungsi tersebut, menurut dia, terancam terdegradasi jika mahasiswa terjebak dalam pusaran politik elektoral.
”Setiap bentuk intervensi maupun politisasi terhadap gerakan mahasiswa berpotensi besar mengurangi independensi dan objektivitas mereka. Integritas kemahasiswaan harus tetap dijaga di atas kepentingan politik kelompok tertentu,” ujar Haikal di hadapan jurnalis, Kamis, 18 Juni 2026.
Usai pembukaan, pengurus Bakorda HIPMI PT NTB, Indra, membacakan pernyataan sikap, ada enam poin komitmen dan lima tuntutan utama yang dibacakan secara berurutan.
Dalam pernyataan sikapnya, HIPMI PT NTB menyoroti cara mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi belakangan ini. Indra menjabarkan, organisasi ini mendesak kaum intelektual kampus untuk beralih dari sekadar retorika ke arah kritik yang berbasis pada data riil.
”Kami mengajak seluruh mahasiswa untuk mengedepankan kajian akademik, data, fakta, serta argumentasi yang konstruktif dalam menyampaikan kritik atau aspirasi terhadap kebijakan publik,” kata Indra saat membacakan pernyataan sikapnya.
Selain menyangkut sterilisasi gerakan mahasiswa dari kepentingan eksternal, sikap resmi HIPMI PT NTB ini juga melayangkan tuntutan ke ranah tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Mereka mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program strategis nasional agar dampaknya benar-benar menyentuh masyarakat.
Di sisi lain, menyikapi penegakan hukum, organisasi ini meminta ketegasan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana korupsi secara profesional tanpa pandang bulu (equality before the law).
Sebelum menutup secara resmi, Ketua Umum Bakorda HIPMI PT NTB, Haikal Fahad, secara khusus melayangkan sebuah pesan menohok yang ditujukan kepada mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.
Haikal memberikan catatan mendalam mengenai esensi gerakan intelektual kampus, etika berkomunikasi, serta bagaimana seharusnya aktivis muda membawa diri dalam ruang perdebatan publik. Sembari mengutip sebuah pesan reflektif, Haikal mengingatkan Tiyo agar ketajaman argumen mahasiswa tidak mengorbankan moralitas kesantunan.
”Sejak muda itu debat harus keras dan tajam, tetapi jangan menghilangkan kerendahan hati,” tegas Haikal di hadapan awak media.
Menurut Haikal, dinamika adu argumen yang sehat di kalangan aktivis kampus semestinya menjadi instrumen untuk mendewasakan pola pikir, bukan sekadar panggung unjuk ego intelektual. “Debat itu menjaga etika, mengasah logika, dan jika retorikanya yang bagus bisa meningkatkan estetika para peserta dan penyimak debat,” pungkasnya menutup acara.(JD09)
