Mu’azzim Tegaskan Kursi Wakil Bupati Lombok Barat Menjadi Hak PAN, Siap Dibahas Bersama Koalisi

- Jurnalis

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 17:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Screenshot

Screenshot

Jejakdata.com | Lombok Barat 01 Agustus 2026 – Plt Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB, H.M. Mu’azzim Akbar, menegaskan bahwa posisi Wakil Bupati Lombok Barat yang kosong pasca kasus hukum yang menjerat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) merupakan bagian dari hak politik PAN sebagai partai pengusung.

Pernyataan tersebut disampaikan Mu’azzim usai pelantikan sekitar 1.500 relawan PAN di GOR Tripat Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (1/8). Dalam keterangannya, ia menyebut pengisian jabatan Wakil Bupati harus mengacu pada mekanisme yang berlaku serta dibahas bersama partai-partai koalisi pengusung.

Baca Juga :  Website Pemkab Lombok Barat Diretas, Kominfo Berhasil Bersihkan dalam Dua Jam

“Jabatan Wakil Bupati itu menjadi jatah PAN sebagai partai pengusung,” tegas Mu’azzim dalam pernyataannya.

Meski demikian, Mu’azzim menekankan bahwa penentuan calon Wakil Bupati tidak dilakukan secara sepihak. Menurutnya, PAN akan berkoordinasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengusulkan nama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Mu’azzim juga pernah menyatakan bahwa pembahasan mengenai pengisian jabatan Wakil Bupati Lombok Barat tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu pasca OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat saat itu.

Baca Juga :  Oknum Aparat Terlibat Pesta Inex? 8 Penyalahgunaan Narkoba di Gerebek di Kos Dompu, Fakta Mengejutkan di Balik 6 Butir Pil Haram

Dengan pernyataan terbaru tersebut, sikap PAN dinilai semakin tegas bahwa partai berlambang matahari itu ingin mempertahankan hak politiknya dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Lombok Barat. Namun, keputusan akhir tetap akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melalui pembahasan bersama koalisi pengusung serta proses di DPRD. (JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo Bertambah, Sosok SU Diduga Jadi Pemberi Restu Operasi Sadap
Jokowi Ungkap Riwayat Kuliah di UGM hingga Alasan Laporkan Roy Suryo dan dr Tifa
Mengejutkan! Jokowi Pamerkan Dokumen Ijazah di Hadapan Hakim dan Roy Suryo, Ini Momen di Ruang Sidang
Hutan RTK 01 Rinjani Diduga Terus Dijarah, ITK Desak Kejati NTB Bongkar Mafia Illegal Logging
Wahyu Hadiningrat Pimpin Penangkapan Listyo Sigit Prabowo, Ini Rekam Jejak Sang Jenderal dari Reserse, Siber hingga Antiteror
Istana Belum Tahu Dalang Penyadapan Prabowo, Siapa yang Mengincar Percakapan Presiden?
Diperiksa KPK, Ini Alasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dua Kali Mangkir dari Panggilan Penyidik
Soroti Penyadapan Ilegal Presiden, HMI MPO Mataram Cium Dugaan Keterlibatan Aktor Intelektual
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 21:45 WIB

Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo Bertambah, Sosok SU Diduga Jadi Pemberi Restu Operasi Sadap

Kamis, 5 November 2026 - 13:04 WIB

Jokowi Ungkap Riwayat Kuliah di UGM hingga Alasan Laporkan Roy Suryo dan dr Tifa

Kamis, 5 November 2026 - 11:21 WIB

Mengejutkan! Jokowi Pamerkan Dokumen Ijazah di Hadapan Hakim dan Roy Suryo, Ini Momen di Ruang Sidang

Rabu, 4 November 2026 - 23:07 WIB

Hutan RTK 01 Rinjani Diduga Terus Dijarah, ITK Desak Kejati NTB Bongkar Mafia Illegal Logging

Rabu, 4 November 2026 - 22:14 WIB

Wahyu Hadiningrat Pimpin Penangkapan Listyo Sigit Prabowo, Ini Rekam Jejak Sang Jenderal dari Reserse, Siber hingga Antiteror

Berita Terbaru