KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Asuransi PT Pelni–Jasindo, Nilai Kontrak Capai Rp263 Miliar

- Jurnalis

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein Bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Saat Konferensi Pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pekerjaan asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) untuk periode 2015–2020,Jum’at (31/7)

Foto : Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein Bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Saat Konferensi Pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pekerjaan asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) untuk periode 2015–2020,Jum’at (31/7)

Jejakdata.com | Jakarta, 1 Agustus 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pekerjaan asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) untuk periode 2015–2020. Penahanan diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jum’at (31/7)

Keempat tersangka yang ditahan masing-masing adalah:

  1.  Untung Hadi Santosa (UHS), Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo periode Desember 2013–Oktober 2018;
  2. Eko Yuni Triyanto (EYT), Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012–Mei 2015;
  3. Yohanes Priyo Iriantono (YPI), Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015–2020;
  4. (ZC), Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. 
Baca Juga :  CFD Rasuna Said Dihentikan Sementara, Ada Apa?

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan asuransi perkapalan PT Pelni melalui mekanisme penunjukan langsung kepada PT Jasindo.

Menurut KPK, total nilai kontrak pekerjaan tersebut selama 2015 hingga 2020 mencapai Rp263 miliar. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15,6 miliar. 

Baca Juga :  Dua Legislator Ditahan Terjerat Dana Siluman DPRD NTB, Satu Mangkir, dan Para Pengembali Rp2 Miliar Benarkah Selamat?

Keempat tersangka ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 30 Juli hingga 19 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. 

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi di PT Jasindo yang telah diumumkan sejak awal 2024. Penyidik menduga proses pengadaan dan penunjukan perusahaan asuransi tidak dilakukan sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. (JD13)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Visi Indonesia Ingatkan Urgensi Kepemimpinan Komplementer, Evaluasi Obyektif Bursa Calon Wakil Presiden 2026
2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR
Terungkap! Sosok TK di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo?
Gibran Mundur! Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Keputusan Besarnya?
Prabowo: Berat Hati Saya Menerima Keputusan Gibran
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:53 WIB

MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan

Senin, 16 November 2026 - 16:44 WIB

BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan

Sabtu, 14 November 2026 - 09:05 WIB

Visi Indonesia Ingatkan Urgensi Kepemimpinan Komplementer, Evaluasi Obyektif Bursa Calon Wakil Presiden 2026

Jumat, 13 November 2026 - 17:07 WIB

2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR

Berita Terbaru