Jejakdata.com | Jakarta, 8 November 2026 – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kali ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan perlindungan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengusutan perkara yang telah menyeret sejumlah nama jenderal di lingkungan Polri sebagai tersangka.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan perlindungan saksi dari Polri. Namun, hingga Minggu (8/11/2026), permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan.
“Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Susilaningtias saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Ketika ditanya mengenai jumlah saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan, Susilaningtias menyebut terdapat enam orang.
“Enam orang,” ujarnya.
Meski demikian, LPSK belum bersedia mengungkap identitas keenam saksi tersebut, termasuk latar belakang dan peran masing-masing dalam perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Belum diketahui pula berapa lama proses penelaahan permohonan perlindungan tersebut akan berlangsung.
Permohonan perlindungan enam saksi ini muncul ketika penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya terus berkembang.
Berdasarkan perkembangan penyidikan yang diberitakan sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Eko Hadi Santoso.
- Irjen Slamet Uliandi.
Penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025 dan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lainnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan akses ilegal terhadap komunikasi sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Keputusan Polri meminta perlindungan terhadap enam saksi memunculkan perhatian terhadap kemungkinan adanya informasi penting yang perlu dijaga selama proses penyidikan berlangsung.
Identitas para saksi memang belum diumumkan. Namun, perlindungan saksi merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum, terutama apabila terdapat potensi ancaman, tekanan, atau intimidasi yang dapat memengaruhi kebebasan saksi dalam memberikan keterangan.
Dalam perkara yang melibatkan pejabat dan perwira tinggi kepolisian, keterangan saksi menjadi salah satu unsur penting untuk membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa, mekanisme pelaksanaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Meski demikian, permohonan perlindungan tidak serta-merta membuktikan adanya ancaman terhadap keenam saksi. Penilaian mengenai kebutuhan dan kelayakan perlindungan tetap menjadi kewenangan LPSK melalui proses penelaahan.
Publik kini menunggu hasil penelaahan LPSK serta perkembangan penyidikan Bareskrim Polri. (JD13)
