Kejati NTB Masih Kunci Pelimpahan Perkara Dana Pokir Siluman DPRD ke Pengadilan, Bayang-Bayang Eksekutif Menguat?

- Jurnalis

Selasa, 9 Desember 2025 - 11:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kepala Kejati NTB Wahyudi Saat Menyampaikan Konferensi Pers Hari Anti Korupsi 09/12/2025

Foto: Kepala Kejati NTB Wahyudi Saat Menyampaikan Konferensi Pers Hari Anti Korupsi 09/12/2025

Jejakdata.com | Mataram, 9 Desember 2025 —Di tengah proses praperadilan tiga tersangka dana pokir siluman DPRD NTB, sorotan publik bergeser pada isu yang lebih sensitif atas dugaan keterlibatan pihak eksekutif, termasuk Gubernur NTB.

Beragam spekulasi dan sanggahan di ruang publik membuat pertanyaan besar mengemuka, apakah praktik dana pokir siluman ini berdiri sendiri di legislatif, ataukah bersinggungan dengan kekuasaan eksekutif? Mengingat menurut saksi kasus ini bermula dari gubernur menyiapkan program sama-sama Rp. 2 miliar per anggota DPRD yang baru diluar dari Pokir dewan

Kepala Kejati NTB Wahyudi, SH, MH., menegaskan, penyidikan tetap berpegang pada fakta dan data yang dikumpulkan penyidik.

Baca Juga :  Damai Diteken, Perkara Dicabut: Kuasa Hukum Pelapor Pastikan Sengketa Tanah Efan Limantika Berakhir Lewat RJ

“Keterlibatan eksekutif tetap kami lihat berdasarkan fakta dan data. Kasus ini tidak menggunakan dana APBD maupun APBN. Kami juga sudah memanggil beberapa pihak yang berkompeten,” jelasnya kepada tim Jejakdata.com.

Namun demikian, Wahyudi belum dapat memastikan kapan berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Menurutnya, proses penyidikan masih berjalan dan agenda pemeriksaan belum selesai sepenuhnya.

“Untuk pelimpahan berkas, belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses,” ujarnya singkat.

Pernyataan ini membuka ruang spekulasi baru, apakah ada fakta yang sedang dirajut lebih jauh, atau justru potensi perluasan perkara yang bisa menyeret aktor lain di luar tiga tersangka awal.

Baca Juga :  Koalisi Rakyat NTB Desak Kejati Periksa BPKAD, Tim Transisi, dan Anggota DPRD soal Dana Siluman

Kasus ini bermula dari penyidikan yang menjerat tiga tersangka awal saudara Indra Jaya Usman, M. Nasibh Ikroman, dan Hamdan Kasim. Ketiganya merupakan Anggota DPRD NTB Periode 2024–2029 dan diduga memiliki hubungan erat dengan skema gratifikasi yang kini menyeret puluhan anggota dewan.

Jejakdata.com akan terus memantau secara kritis perkembangan kasus ini, termasuk kemungkinan munculnya tersangka baru dari unsur legislatif, eksekutif, maupun pihak eksternal, seiring penyidikan yang kian mengerucut. (JD27)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR
Terungkap! Sosok TK di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo?
Berita ini 109 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 18:53 WIB

MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan

Senin, 16 November 2026 - 16:44 WIB

BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan

Berita Terbaru