Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

- Jurnalis

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jejakdata.com | Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengarahkan operasi senyapnya ke Sumatera Utara. Pada Jumat (3/7), lembaga antirasuah mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin, menjadikannya kepala daerah terbaru yang diamankan dalam operasi penindakan KPK tahun ini.

“Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi awak media. Namun, KPK belum mengungkap konstruksi perkara, identitas seluruh pihak yang diamankan, maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tersebut. Sesuai ketentuan hukum acara, penyidik memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Penangkapan Syah Afandin menempatkan Kabupaten Langkat kembali dalam sorotan nasional. Hanya beberapa tahun setelah mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin, ditangkap KPK dalam OTT pada 2022, kursi kepemimpinan daerah itu kembali diterpa dugaan korupsi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pergantian kepala daerah belum otomatis diikuti perbaikan tata kelola pemerintahan maupun tata kelola proyek publik.

Baca Juga :  Muscab I SEMMI Kota Mataram: Kurniawan Terpilih Jadi Ketua Umum Periode 2026–2027

Syah Afandin, politikus Partai Amanat Nasional (PAN), memenangkan Pilkada Langkat bersama wakilnya, Tiorita Surbakti dari Partai Golkar, dan dilantik sebagai Bupati untuk periode 2025–2030. Sebelum menjadi bupati definitif, ia dikenal sebagai tokoh politik lokal yang telah lama berkecimpung di pemerintahan daerah.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Syah Afandin maupun Pemerintah Kabupaten Langkat terkait operasi tersebut.

Penindakan terbaru itu juga memperpanjang daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Berdasarkan data KPK operasi terhadap Syah Afandin merupakan OTT ke-15 sepanjang tahun ini, melampaui jumlah OTT selama 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor pemerintahan daerah masih menjadi salah satu fokus utama penegakan hukum KPK.

Baca Juga :  Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Diadukan ke KPK soal Pergeseran Anggaran BTT Rp500 Miliar

Meski demikian, para pakar tata kelola pemerintahan berulang kali mengingatkan bahwa tingginya jumlah OTT tidak selalu identik dengan memburuknya korupsi. Di sisi lain, data tersebut juga mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian konflik kepentingan belum mampu menutup ruang terjadinya transaksi ilegal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk saat ini, konstruksi perkara masih menjadi wilayah penyidikan KPK. Sampai lembaga antirasuah mengumumkan status hukum dan memaparkan alat bukti yang dimiliki, asas praduga tak bersalahtetap melekat pada seluruh pihak yang diamankan.

KPK dijadwalkan menyampaikan perkembangan resmi setelah pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan selesai dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan KUHAP.  (JD13)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Berita ini 94 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Berita Terbaru