Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir

Foto: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir

Jejakdata.com | Jakarta, 18 November 2026 – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Dua jenderal Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara tersebut.

Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada pekan depan. Adapun Irjen Slamet Uliandi belum dapat menjalani sidang etik karena masih menjalani perawatan kesehatan.

Perkembangan tersebut menunjukkan proses penegakan etik di tubuh Polri terus bergerak setelah empat perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Irjen Eko Hadi Santoso menjadi jenderal kedua yang dipecat. Putusan PTDH dijatuhkan melalui sidang KKEP pada Selasa (17/11/2026), setelah persidangan berlangsung sekitar sembilan jam.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Dalam persidangan, Eko dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal dengan memanfaatkan fasilitas teknologi di lingkungan Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.

Baca Juga :  Bupati Lombok Timur Serahkan SK Pengangkatan 31 PPPK Tahap II, Tekankan Pelayanan Maksimal dan Peningkatan Kesejahteraan

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November 2026. Ahrie juga dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan penyadapan ilegal. Atas putusan tersebut, Ahrie mengajukan banding.

Perhatian berikutnya tertuju kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri memastikan sidang etik terhadap Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan, meskipun tanggal dan susunan majelis persidangan belum diumumkan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa proses penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena kondisi kesehatannya masih dalam perawatan.

Polri menyatakan tidak akan memaksakan pelaksanaan persidangan sebelum kondisi yang bersangkutan memungkinkan, dengan tetap menghormati hak asasi dan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara pidananya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni:

  1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
  2. Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri.
  3. Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.
  4. Irjen Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
Baca Juga :  Kejati NTB Perpanjang Pemeriksaan, Empat Pimpinan DPRD dan Sejumlah Anggota Kembali Diperiksa, Dua Nama Baru Masuk Daftar

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkapkan kronologi dugaan penyadapan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.

Menurut penjelasan Kapolri, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.

Proses tersebut diduga dilakukan melalui perintah lisan maupun grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik dan dokumen laporan polisi sebagaimana prosedur yang semestinya.

Nomor telepon yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi keterkaitan dengan perkara penegakan hukum.

Kapolri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X (PLX) pada Oktober 2026.

Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat juga disebut masuk dalam sasaran pemantauan ilegal tersebut. (JD13)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Visi Indonesia Ingatkan Urgensi Kepemimpinan Komplementer, Evaluasi Obyektif Bursa Calon Wakil Presiden 2026
2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR
Terungkap! Sosok TK di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo?
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 18:53 WIB

MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan

Senin, 16 November 2026 - 16:44 WIB

BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan

Berita Terbaru