Jejakdata.com | Jakarta 19 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.
Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir. Persetujuan forum disambut ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang.
Berdasarkan laporan DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir rapat paripurna.
Pengesahan UU Perampasan Aset mengakhiri perjalanan legislasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. RUU ini mulai menjadi agenda pembahasan sejak 2008, tetapi baru berhasil dituntaskan pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasan intensif dilakukan Komisi III DPR bersama pemerintah sejak September 2025. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan, Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Selain itu, Komisi III telah menyelenggarakan 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat, akademisi, pakar hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Dalam proses pengesahan, Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut sejak awal.
Salah satu substansi paling penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasai aset.
Mekanisme ini menjadi instrumen hukum untuk memungkinkan negara melakukan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam keadaan ketika proses pemidanaan terhadap pelaku menghadapi hambatan tertentu.
Dengan pengaturan tersebut, pendekatan penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap dikuasai atau dinikmati pihak yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Namun, mekanisme tersebut bukan berarti aparat penegak hukum dapat merampas harta seseorang secara sepihak.
Prosesnya tetap harus melalui tahapan hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
Pengaturan ini juga memuat prinsip perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, legalitas, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan pembahasan Komisi III DPR, ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset juga mencakup sejumlah kejahatan lain yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Di antaranya:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah masuknya penipuan digital dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan instrumen pemulihan bagi korban investasi bodong, perdagangan saham ilegal, serta berbagai modus penipuan berbasis teknologi informasi.
Sementara itu, tindak pidana perpajakan yang sebelumnya menjadi bagian dari wacana ruang lingkup pengaturan akhirnya tidak dimasukkan dalam cakupan undang-undang yang disahkan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah bagaimana aset yang telah dirampas negara dikelola agar tidak justru menjadi sumber persoalan baru.
UU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan khusus yang profesional dan memiliki mekanisme pengawasan.
Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Sistem pengelolaan juga diarahkan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sehingga setiap proses memiliki rekam jejak dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam substansi yang disampaikan pemerintah dan DPR, aset hasil perampasan diprioritaskan untuk pemulihan kerugian negara maupun pengembalian hak korban tindak pidana.
Dengan demikian, orientasi undang-undang ini tidak berhenti pada penguasaan aset oleh negara, tetapi juga memastikan adanya manfaat nyata bagi masyarakat yang dirugikan.
Di balik pengesahan UU Perampasan Aset, terdapat kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Kekhawatiran tersebut muncul karena mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila tidak disertai pengawasan dan prosedur hukum yang ketat.
Habiburokhman menegaskan, pembahasan undang-undang tersebut telah memasukkan sejumlah instrumen pengaman agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat politik, pemerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang.
Instrumen pengaman tersebut meliputi pengawasan independen, pembuktian yang berimbang dan diuji dalam persidangan, serta transparansi pengelolaan aset melalui sistem informasi digital.
Prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan iktikad baik juga menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut.
Pemerintah melalui Menteri PANRB Rini Widyantini sebelumnya juga menilai keberadaan undang-undang ini diperlukan karena selama ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang menyeluruh mengenai perampasan aset terkait tindak pidana.
Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam reformasi penegakan hukum Indonesia. Namun, keberhasilan undang-undang ini tidak cukup diukur dari proses legislasi maupun ketukan palu di ruang paripurna.
Tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap implementasi. Negara harus memastikan bahwa kewenangan perampasan aset benar-benar digunakan untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan, bukan menjadi instrumen baru yang mengancam kepastian hukum dan hak kepemilikan warga negara.
Transparansi penelusuran aset, independensi pengawasan, profesionalitas pengelola, serta akses masyarakat terhadap proses hukum akan menjadi ukuran penting keberhasilan regulasi tersebut.
Di sisi lain, pengembalian aset kepada korban juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai negara berhasil merampas kekayaan hasil kejahatan, tetapi masyarakat yang menjadi korban justru tetap kesulitan memperoleh kembali haknya.
Setelah 18 tahun menjadi penantian, Indonesia kini memiliki instrumen hukum baru untuk memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. (JD13)









