Jakarta, Jejakdata.com – Sabtu, 14 November 2026. Di tengah dinamika ketatanegaraan Indonesia pada penghujung tahun 2026 yang diwarnai oleh tantangan global, tekanan nilai tukar rupiah, volatilitas harga pangan, hingga percepatan hilirisasi industri, maka stabilitas pemerintahan menjadi pilar utama yang tidak boleh goyah. Momentum transisi kepemimpinan di kursi Wakil Presiden menuntut kehati-hatian serta kalkulasi yang matang dari pemangku kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, merilis kajian analitis komprehensif yang membedah kriteria, mekanisme konstitusional serta evaluasi objektif terhadap sejumlah tokoh nasional yang masuk dalam bursa calon pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rusdiansyah, pengisian jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 tidak sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen krusial untuk memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil dan berkeadilan di sisa masa bakti hingga 2029.
Dalam kajian yang dirilis, Visi Indonesia menjabarkan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juncto UU MD3. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR, yang kemudian akan melalui proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR selambat-lambatnya 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Rusdiansyah menekankan bahwa figur ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto harus memenuhi empat parameter utama.
Pertama, kepatuhan konstitusional dan hukum. Calon Wakil Presiden harus memiliki integritas tinggi, bebas dari konflik kepentingan, serta memenuhi seluruh persyaratan formal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, komplementaritas kepemimpinan. Wakil Presiden harus mampu menjalankan peran sebagai Chief Operating Officer (COO) pemerintahan, khususnya dalam mengelola birokrasi, menjaga disiplin fiskal, serta memperkuat tata kelola ekonomi makro.
Ketiga, stabilitas politik dan koalisi. Figur yang dipilih harus memiliki daya terima kuat di parlemen, baik DPR maupun MPR, sehingga mampu menjaga stabilitas politik dan mencegah munculnya friksi baru di tingkat elite.
Keempat, rekam jejak eksekusi. Calon Wakil Presiden harus memiliki pengalaman dan bukti keberhasilan dalam mengelola kebijakan publik maupun memimpin kementerian atau lembaga berskala besar.
Berdasarkan kajian yang dirilis oleh Visi Indonesia, kelima figur nasional yang beredar memiliki karakteristik, rekam jejak serta dinamika politik yang berbeda apabila dipasangkan dengan Presiden Prabowo Subianto:
Pertama, Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra) dinilai memenuhi seluruh syarat konstitusional dengan rekam jejak panjang di lembaga legislatif. Visi Indonesia mencatat bahwa Dasco memiliki kapabilitas yang menonjol dalam lobi parlemen dan penyelesaian krisis politik domestik, serta terbukti mampu meloloskan berbagai legislasi strategis. Dari sisi ekonomi, penunjukannya berpotensi memberikan sinyal positif bagi kepastian politik dalam negeri, meskipun komposisi tim ekonomi di kabinet akan tetap menjadi perhatian pasar, serta memerlukan komunikasi pembagian peran yang adil dengan mitra koalisi non-Gerindra.
Kedua, Sugiono (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga mantan Menteri Luar Negeri) memenuhi syarat formal dan memiliki profil birokrasi serta diplomatik yang teruji. Kajian Visi Indonesia menyoroti komplementaritasnya pada aspek diplomasi global dan koordinasi program sosial, didukung jaringan internasional yang relevan bagi hubungan dagang serta investasi luar negeri. Sebagai kader utama Gerindra dengan keselarasan visi yang kuat bersama Presiden, tantangan politiknya terletak pada penyeimbangan komposisi kekuasaan antarpartai koalisi serta penguatan dukungan teknis di sektor keuangan publik dan fiskal.
Ketiga, Puan Maharani (Ketua DPR RI sekaligus elite PDI Perjuangan) memiliki syarat konstitusional serta rekam jejak eksekusi yang matang di lembaga legislatif maupun eksekutif saat menjabat sebagai Menko PMK. Menurut analisis Visi Indonesia, pengalaman birokrasinya menjadi modal penting, namun masuknya Puan berpotensi mengubah arsitektur koalisi pemerintahan 2026 dan memicu dinamika baru dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang sudah ada di Senayan, yang pada gilirannya juga akan dicermati oleh pelaku pasar terkait arah kebijakan fiskal ke depan.
Keempat, Marzuki Alie (Mantan Ketua DPR RI periode 2009–2014) memenuhi persyaratan konstitusional dengan latar belakang pengalaman memimpin lembaga legislatif nasional, kapasitas diplomasi parlemen internasional, kemampuan membangun konsensus politik, pengalaman panjang di bidang pendidikan serta manajemen korporasi BUMN. Dalam kajian Visi Indonesia, pemahaman tata kelola administrasi negara, pendidikan, membangun konsensus politik dan dunia usaha menjadi modal utamanya, namun posisinya yang cukup lama berada di luar lingkaran struktur parlemen periode 2024–2029 menuntut konsolidasi dukungan politik di MPR, sementara respons pasar terhadap figur ini cenderung positif meski menunggu arah kebijakan ekonomi yang telah berjalan.
Kelima, Yusril Ihza Mahendra (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus pakar hukum tata negara) dinilai memiliki kapasitas keilmuan konstitusi dan pengalaman panjang di berbagai kabinet pemerintahan. Visi Indonesia memandang Yusril memiliki komplementaritas pada penguatan kepastian hukum (rule of law) dan reformasi regulasi investasi yang menjadi perhatian investor global. Latar belakangnya yang berasal dari partai non-parlemen menempatkannya sebagai figur kompromi yang tidak berbenturan langsung dengan kepentingan kursi partai-partai besar di koalisi, meskipun perannya tetap membutuhkan sinergi erat dengan jajaran menteri bidang ekonomi makro.
Melalui kajian ini, Rusdiansyah menegaskan bahwa penentuan akhir berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kompromi golongan. Publik menaruh harapan besar agar proses konstitusional ini berjalan transparan, demokratis dan menghasilkan kepemimpinan yang solid demi mewujudkan Visi Indonesia Maju.(JD09)
