KSBSI NTB Desak Ponpes Imam Safi’i Bima Bayar Pesangon Guru Berdasarkan Putusan MA

- Jurnalis

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua DPC FSBSI Bima sekaligus Koordinator Wilayah KSBSI Nusa Tenggara Barat (NTB), Aris Munandar Pakpahan.(Dok.Istimewa)

Foto: Ketua DPC FSBSI Bima sekaligus Koordinator Wilayah KSBSI Nusa Tenggara Barat (NTB), Aris Munandar Pakpahan.(Dok.Istimewa)

Bima, Jejakdata.com – Senin, 5 Oktober 2026. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSBSI) Bima melayangkan surat somasi kepada Yayasan Alminhajussalaf Al-Islamy yang menaungi Pondok Pesantren Imam Safi’i Kota Bima. Langkah hukum ini diambil guna menuntut pembayaran hak pesangon serta uang penghargaan masa kerja untuk empat mantan guru dengan nilai total Rp118.960.000 berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Ketua DPC FSBSI Bima sekaligus Koordinator Wilayah KSBSI Nusa Tenggara Barat (NTB), Aris Munandar Pakpahan, menyatakan bahwa putusan perkara ketenagakerjaan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Oleh karena itu, ia mendesak pihak yayasan untuk segera merealisasikan pembayaran hak-hak mantan pengajar tersebut tanpa penundaan.

Baca Juga :  Proyek Irigasi Inpres BBWS NT I di Dompu Dilaporkan ke Polda NTB, Dugaan Penyimpangan Disorot

Selain mengawal hak pesangon para guru, pihak FSBSI Bima juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dalam kepengurusan inti yayasan swasta tersebut. Menurut Aris, keterlibatan ASN dalam struktural eksekutif lembaga swasta berpotensi melanggar ketentuan disiplin ASN serta Kode Etik Aparatur Sipil Negara.

“Kami menilai rangkap jabatan semacam ini berpotensi menelan benturan kepentingan dan melanggar Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS. ASN seharusnya berfokus pada pelayan publik,” ujar Aris dalam keterangan resminya.

Baca Juga :  Asyik Pesta Sabu di Kos-kosan, Ketua DPD IMPERIUM NTB dan Empat Rekannya Diciduk Polda NTB

Sebagai tindak lanjut, pihak KSBSI NTB berencana menyampaikan laporan resmi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau status kepegawaian serta indikasi pelanggaran disiplin para oknum PNS yang bersangkutan.

Selain itu, FSBSI Bima juga berencana mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk meminta penelusuran terkait potensi penyalahgunaan wewenang atau benturan kepentingan dalam operasional yayasan tersebut.

Apabila tenggat waktu somasi tidak dipenuhi oleh pihak yayasan, pihak serikat buruh menyatakan akan melanjutkan prosedur permohonan eksekusi riil melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat.(JD88)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Berita Terbaru