Jejakdata.com | Jakarta, 8 November 2016 – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, isu yang beredar di media sosial menyebut dua mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan Jenderal (Purn) Idham Azis, ikut terseret hingga dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap.
Namun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membantah kabar tersebut. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan informasi mengenai penangkapan maupun penetapan tersangka terhadap kedua mantan Kapolri itu tidak benar.
“Infonya tidak benar,” kata Asep saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (8/11/2026),
Bantahan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hingga Minggu (8/11/2026), Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Dengan demikian, kabar yang mengaitkan Tito Karnavian dan Idham Azis sebagai tersangka belum memiliki dasar dalam keterangan resmi penyidik.
Di antara empat tersangka, Irjen Slamet Uliandi menjadi nama terakhir yang ditetapkan dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto sebelumnya mengungkapkan bahwa Slamet memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.
Menurut penjelasan penyidik, pejabat yang bertugas melakukan provisioning atau penyadapan, termasuk tersangka EH dan AS, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Slamet.
Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan Slamet dalam penghapusan data hasil penyadapan.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ungkap Suhermanto.
Terkait penahanan, tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena dilaporkan dalam kondisi sakit pascastroke.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara serta ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan penyidik sebelumnya, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat juga diduga menjadi sasaran penyadapan. (JD13)
