Jejakdata.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang, khususnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap niat pengunduran diri tersebut. Ia menegaskan, tidak benar jika Prabowo disebut menolak keinginan Gibran.
Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelasnya.
Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah sorotan terhadap keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan itu menjadi salah satu perkembangan hukum yang memperbesar perhatian publik terhadap status dan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Di sisi lain, dinamika politik di DPR juga berkembang. Sejumlah anggota DPR dari beberapa fraksi mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. sedikitnya 80 anggota DPR dari enam fraksi telah memberikan dukungan terhadap usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. (JD13)
