Wakil Ketua Komisi X DPR RI Warning: Potong Dana PIP, Siap-Siap Berhadapan dengan Hukum

- Jurnalis

Kamis, 2 Oktober 2025 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua Komisi X DPR RI Lalu hadrian Irfani.(Dok.LF)

Wakil ketua Komisi X DPR RI Lalu hadrian Irfani.(Dok.LF)

Lombok Tengah | Lombok Fokus – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Lombok Tengah akan terselesaikan pada bulan Oktober 2025. Hal itu disampaikannya saat sosialisasi percepatan PIP dan program insentif guru non ASN di Aula SMAN 1 Praya, Kamis (3/10).

 

Hadrian menyebut, dari 50 ribu kuota penerima PIP di Lombok Tengah, hingga saat ini sudah 25.800 siswa melakukan aktivasi rekening.

Baca Juga :  TPA Kebon Kongok Overload; Kades Suka Makmur, Kita akan Carikan Solusi Bersama

 

“InsyaAllah bulan ini semuanya tersalurkan,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan itu, ia menekankan agar tidak ada pihak manapun yang berani melakukan pemotongan dana PIP, baik oleh dinas, sekolah, bank, maupun pihak lain yang mengatasnamakan kedekatan dengan dirinya.

 

“Bantuan ini wajib diterima siswa sesuai besaran yang ditentukan. Untuk SD Rp450 ribu, SMP Rp740 ribu, dan SMA Rp1,8 juta. Tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apapun, termasuk alasan pemerataan,” tegasnya.

Baca Juga :  Sekretaris Komisi V DPRD NTB Turun Gunung dari Gedung Kejati, Babak Baru Skandal Dana Siluman Kian Terbuka

 

Hadrian juga mengingatkan bahwa menahan buku tabungan atau ATM siswa penerima PIP tidak diperbolehkan, karena itu merupakan hak penuh siswa. Jika ditemukan praktik pemotongan, pihaknya siap mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak.

 

“Di tingkat pusat, sudah ada MoU antara Kejaksaan Agung dan Kemendikdasmen untuk mengawal PIP ini. Jadi kalau ada pemotongan, silakan laporkan, biar diproses hukum,” tandasnya.

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tuntutan Tak Pernah Ditanggapi Gubernur NTB, Mahasiswa Nekat Hadang Mobil Presiden
Poros Pemuda NTB Demo BP2JK dan Kejati, Tuntut Usut Tuntas Praktik Monopoli Tender
Menetapkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter Tidak Cukup, Negara Wajib Mengaturnya dalam Koridor Rule of Law
Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah
Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.
Kasus Sabu 535 Gram di Talabiu, Kapolda NTB Didesak Ambil Alih Penanganan
Anggota DPRD Bima Terseret Kasus Sabu 535 Gram, Polisi Didesak Tak Tebang Pilih
Soroti Dugaan Keterlibatan Kader Gerindra, HMI MPO Mataram Desak Audit Menyeluruh Dapur MBG
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:05 WIB

Tuntutan Tak Pernah Ditanggapi Gubernur NTB, Mahasiswa Nekat Hadang Mobil Presiden

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:28 WIB

Poros Pemuda NTB Demo BP2JK dan Kejati, Tuntut Usut Tuntas Praktik Monopoli Tender

Senin, 6 Juli 2026 - 14:01 WIB

Menetapkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter Tidak Cukup, Negara Wajib Mengaturnya dalam Koridor Rule of Law

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:51 WIB

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 10:02 WIB

Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

Berita Terbaru