Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

- Jurnalis

Jumat, 3 Juli 2026 - 10:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM).

Foto: Ketua dan Sekertaris Gabungan Kawula Muda Bima Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM).

Mataram, Jejakdata.com – Gabungan Kawula Muda Bima Dompu – Pulau Lombok (GAKADA BIDOM-Pulau Lombok) mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) untuk mengambil alih proses pengejaran Firdaus, tersangka utama sekaligus buron kasus kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 535 gram di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Ketua Umum GAKADA BIDOM-Pulau Lombok, Arif Kurniadin, mengapresiasi langkah Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bima yang akhirnya resmi menetapkan Firdaus ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kendati demikian, ia menilai status DPO tersebut belum menjadi jaminan tersangka akan segera tertangkap tanpa adanya intervensi kekuatan yang lebih besar.

Baca Juga :  Wakil Ketua I DPRD NTB Wirajaya Penuhi Panggilan Kejati, Ada Apa di Balik Gerak Cepat Penyidik?

“Kami hargai Polres Bima yang akhirnya menetapkan Firdaus sebagai buronan setelah lebih dari dua minggu penyelidikan. Namun, kami tidak ingin pengejaran ini berjalan lambat. Barang bukti seberat 535 gram bukan jumlah kecil, dan Firdaus adalah otak penerimaan di Bima yang harus segera mempertanggungjawabkannya,” ujar Arif dalam keterangannya, Jum,at, 3 Juli 2026.

Menurut Arif, keterlibatan langsung Polda NTB sangat krusial mengingat kasus ini diduga kuat melibatkan jaringan pengedar lintas daerah dan lintas provinsi. Penanganan di tingkat polda dinilai dapat mempersempit ruang gerak tersangka serta memutus potensi adanya perlindungan dari pihak-pihak tertentu.

Baca Juga :  Marak Blokade Jalan di Bima-Dompu, GAKADA BIDOM Tekankan Pentingnya Polmas Humanis

“Kami mendesak Kapolda NTB segera mengambil alih atau setidaknya mengawasi langsung operasi pengejaran ini. Kami ingin seluruh jaringan yang menghubungkan Mataram, Bima, hingga Tuban di Jawa Timur dibongkar habis. Jangan biarkan status DPO ini hanya menjadi simbol tanpa hasil nyata,” kata Arif menegaskan.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR
Terungkap! Sosok TK di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo?
Menatap Masa Depan Desa Ngali: Ronis, S.Sos Hadirkan Visi “Ngali AMAN” Menuju 2032
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan

Berita Terbaru