Anggota DPRD Bima Terseret Kasus Sabu 535 Gram, Polisi Didesak Tak Tebang Pilih

- Jurnalis

Rabu, 1 Juli 2026 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09)

Foto: Ahmad Husni, Ketua Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat.(JD09)

Mataram, Jejakdata.com – Rabu, 1 Juli 2026. Front Pemuda Progresif (FPP) Nusa Tenggara Barat mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bima berinisial MT dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 535 gram. Isu keterlibatan legislator tersebut mencuat setelah Polres Bima melakukan pengembangan penyidikan terhadap dua kurir asal Pulau Lombok yang ditangkap sebelumnya.

​Ketua FPP-NTB, Ahmad Husni, menegaskan bahwa penegak hukum harus bersikap objektif dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Ia meminta polisi memeriksa semua pihak yang terindikasi kuat terlibat, tanpa memandang status sosial maupun jabatan politik.

​”Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan maupun kekuasaan. Siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan suatu perkara wajib diproses sesuai ketentuan,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026.

Baca Juga :  Hasil Dialog Publik: GAKADA BIDOM Layangkan 5 Tuntutan Keras dan Ancam Aksi Massa ke Pemprov NTB

​Kasus ini bermula ketika aparat kepolisian mengendus adanya pengiriman paket narkotika dari Kota Mataram menuju Desa Talabiu, Kabupaten Bima, pada Senin, 22 Juni 2026.

​Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan:

  • ​Dua orang terduga kurir yang berasal dari Pulau Lombok.
  • ​Barang bukti sabu dengan berat bruto mencapai sekitar 535 gram.

​Dari hasil interogasi dan pengembangan penyidikan terhadap kedua kurir tersebut, nama oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, MT, kemudian ikut terseret dan menjadi perbincangan publik.

​Ahmad Husni mengingatkan Polres Bima untuk memegang teguh prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Menurutnya, komitmen institusi Polri dalam memberantas peredaran gelap narkoba di NTB sedang diuji lewat kasus ini. Jika terbukti ada alat bukti yang cukup, polisi tidak boleh ragu untuk memeriksa sang legislator.

​”Komitmen pemberantasan narkotika akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila dilaksanakan secara adil, konsisten, dan tidak tebang pilih,” kata Ahmad.

​Meski mendesak pengusutan secara transparan, FPP-NTB menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Ahmad menyebut pihaknya tidak dalam kapasitas menghakimi atau menyatakan MT bersalah, karena status hukum seseorang merupakan kewenangan penuh penyidik berdasarkan alat bukti yang sah.

Baca Juga :  Dadan Hindayana, Sonny Sanjaya, dan Lodewyk Pusung Ditahan Jampidsus Kejaksaan Agung

​Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Polres Bima terkait perkembangan penyidikan dan kepastian status hukum oknum anggota dewan tersebut.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR
Terungkap! Sosok TK di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo?
Menatap Masa Depan Desa Ngali: Ronis, S.Sos Hadirkan Visi “Ngali AMAN” Menuju 2032
Berita ini 209 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan

Berita Terbaru