Soroti Dugaan Keterlibatan Kader Gerindra, HMI MPO Mataram Desak Audit Menyeluruh Dapur MBG

- Jurnalis

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa)

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, memberikan sambutan dalam sebuah forum. Hakim secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan kader partai tertentu dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar ruang pengelolaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM serta koperasi secara adil. (Foto: Dok. Istimewa)

Mataram, Jejakdata.com – Selasa, 30 Juni 2026. Munculnya dugaan keterlibatan kader Partai Gerindra dalam pengelolaan sejumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam. Program nasional yang bersumber dari anggaran negara tersebut didesak untuk dijalankan secara profesional, transparan, serta bebas dari kepentingan politik praktis dan konflik kepentingan.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, menegaskan bahwa indikasi dominasi kelompok politik tertentu dalam pengelolaan dapur MBG harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat pengawas.

Menurut Hakim, sebagai program nasional yang dibiayai oleh uang rakyat, MBG tidak boleh disalahgunakan sebagai alat konsolidasi kekuatan politik maupun sarana distribusi kepentingan partai tertentu.

“Kami tidak mempersoalkan latar belakang politik seseorang selama proses penunjukannya dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujar Hakim Bima Persada dalam keterangannya di Mataram.

Baca Juga :  Lamban Memburu Buron Sabu Setengah Kilo, Polda NTB Didesak Ambil Alih Kasus DPO Firdaus

“Namun, apabila terdapat praktik yang memberikan keistimewaan kepada kelompok atau oknum tertentu karena kedekatan politik, maka hal itu mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Hakim juga menekankan bahwa setiap proses penunjukan pengelola dapur MBG harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada praktik monopoli, penunjukan tertutup, atau penguasaan program negara oleh kelompok politik tertentu.

Lebih lanjut, Hakim menilai program skala besar seperti MBG semestinya menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas. Pengelolaannya diharapkan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, yayasan, serta kelompok masyarakat yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi politik.

Baca Juga :  Misteri Pengusutan Hibah Rp 38 Miliar: Menagih Transparansi KONI NTB Era Mori Hanafi

“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur MBG harus memiliki kedekatan dengan partai tertentu. Persepsi seperti ini sangat berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” imbuhnya.

Menyikapi persoalan ini, Hakim Bima Persada mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas terkait untuk membuka seluruh proses seleksi dan penunjukan pengelola dapur MBG kepada publik.

Pihaknya juga meminta dilakukan audit menyeluruh apabila ditemukan indikasi kuat adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik yang bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Visi Indonesia Ingatkan Urgensi Kepemimpinan Komplementer, Evaluasi Obyektif Bursa Calon Wakil Presiden 2026
2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR
Berita ini 121 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 18:53 WIB

MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan

Senin, 16 November 2026 - 16:44 WIB

BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan

Berita Terbaru