Bupati Lombok Timur Serahkan SK Pengangkatan 31 PPPK Tahap II, Tekankan Pelayanan Maksimal dan Peningkatan Kesejahteraan

- Jurnalis

Minggu, 5 Oktober 2025 - 10:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎‎Lombok Timur Lomboktokus.com – Pemerintah Lombok Timur menggelar acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024. Yang di gelar di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur pada Rabu, 1 Oktober 2025.

‎‎Penyerahan SK tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, Sekda, serta kepala OPD terkait. dan semua PPPK yang menerima SK.

‎‎Berdasarkan laporan kepala BKPSDM, Yulian Ugi Lusianto, jumlah PPPK yang menerima SK pada tahap II ini sebanyak 31 orang, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Baca Juga :  Portal PPDB Lombok Utara Diretas, Jadi Lapak Iklan Obat Aborsi Ilegal

‎‎Mereka resmi diangkat dengan masa perjanjian kerja selama lima tahun, terhitung mulai 1 September 2025 hingga 31 Agustus 2030.

‎‎Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan rasa syukur atas kepastian status kepegawaian yang diterima para PPPK.

‎‎”Alhamdulillah, hari ini sudah ada status yang jelas dan pasti, saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang menerima SK,” jelas Bupati.

‎‎Lanjut warisin, ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi semua pihak karena selain memberi kepastian, juga akan menambah kesejahteraan.

Baca Juga :  Rektor UNW Mataram: Hultah NWDI Adalah Warisan Sakral Maulanasyaikh yang Harus Dijaga

‎‎”Dari sisi ekonomi, ini akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur,” sambungnya.

‎‎Bupati juga menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

‎‎Ia menyinggung upaya Pemda yang tengah memperjuangkan percepatan beroperasinya RSUD Masbagik sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan.

‎‎”Pelayanan kesehatan adalah prioritas, apalagi masih banyak masyarakat kita yang miskin bahkan ada yang miskin ekstrem. Inilah menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, syukuri status ini dan niatkan untuk benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang baik,” tegasnya

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aksi HMI-MPO: Gubernur NTB Dinilai Gagal Prioritaskan Kebutuhan Rakyat
Dugaan Sertifikat Palsu Guncang PN Mataram: “Singa Peradilan” Tuntut SP3 Dibuka, Ahli Tegaskan Prapradilan Hanya Uji Formal
Rusdiansyah Soroti Kasus Pelaporan Ibu Hamil, Desak Evaluasi Kemitraan Program MBG
Dugaan Skandal Dana Pokir Mencuat, PMII Mataram Sorot Peran Ketua DPRD NTB
BADKO HMI Bali Nusra Minta Pemerintah Tinjau Ulang Perpanjangan Izin Ekspor AMNT
Skandal 343 Dapur Gizi NTB: KNPI Desak Penutupan Permanen dan Seret Vendor ke Ranah Pidana
Sudirman “Api NTB” Dapat Dukungan Penuh Cabor Bima
Kasta NTB dan Perhimpunan Pemuda Sasak Desak Kejati NTB Periksa 13 Anggota DPRD, Tim Transisi, dan Kepala BPKAD Terkait Dana Siluman
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 20:34 WIB

Aksi HMI-MPO: Gubernur NTB Dinilai Gagal Prioritaskan Kebutuhan Rakyat

Jumat, 17 April 2026 - 18:12 WIB

Dugaan Sertifikat Palsu Guncang PN Mataram: “Singa Peradilan” Tuntut SP3 Dibuka, Ahli Tegaskan Prapradilan Hanya Uji Formal

Jumat, 17 April 2026 - 13:45 WIB

Rusdiansyah Soroti Kasus Pelaporan Ibu Hamil, Desak Evaluasi Kemitraan Program MBG

Sabtu, 11 April 2026 - 20:29 WIB

Dugaan Skandal Dana Pokir Mencuat, PMII Mataram Sorot Peran Ketua DPRD NTB

Kamis, 9 April 2026 - 17:00 WIB

BADKO HMI Bali Nusra Minta Pemerintah Tinjau Ulang Perpanjangan Izin Ekspor AMNT

Berita Terbaru