Pasal Baru Mengintai Kasus Dana Siluman DPRD NTB, Siapa Tersangka Berikutnya?

- Jurnalis

Senin, 24 November 2025 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Jejakdata.com | Mataram, 24 November 2025 — Arah kasus dugaan korupsi dana siluman DPRD NTB semakin mengerucut. Setelah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka, kini Kejaksaan Tinggi NTB membuka peluang penambahan pasal yang bisa menyeret nama baru dalam pusaran korupsi berjamaah ini.

Hingga hari ini, penyidik telah menetapkan saudara Indra Jaya Usman (IJU) Anggota DPRD NTB dan Hamdan Kasim (HK) Ketua Komisi IV DPRD NTB, Keduanya Ditahan di Rutan Kuripan Lombok Barat sementara Muhammad Nashib Ikroman (Acip) Anggota DPRD NTB Ditahan di Rutan Lombok Tengah

Ketiganya dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Namun, ini kemungkinan baru permulaan.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, dengan nada tegas mengatakan penyidik berpeluang menambah pasal dalam proses hukum kasus ini.

Baca Juga :  Gibran Mundur! Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Keputusan Besarnya?

“Kami bisa menambah pasal. Aturannya memang seperti itu. Kita lihat perkembangan penyidikan.”

Dua pasal tambahan yang kini mengintai, Gratifikasi dan Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan

Artinya, lingkaran tersangka bisa bertambah, bukan hanya pemberi, tetapi juga penerima, bahkan Eksekutif maupun pihak eksternal

Siapa Penerima Dana? Jaksa masih bungkam, tapi angka berbicara dan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa 50 saksi telah diperiksa dan Lebih dari 15 anggota DPRD NTB telah mengembalikan uang lebih dari Rp2 miliar

Uang tersebut berasal dari aliran dana yang ketiga tersangka bagikan ke rekan-rekan sesama anggota legislatif.

Pertanyaan krusial yang muncul di publik, jika 15 orang menerima uang yang kini disita, apakah mereka hanya saksi atau calon tersangka berikutnya?

Baca Juga :  Dua Legislator Ditahan, Satu Mangkir, Pengembali Rp2 Miliar Aman? GERPOSI Tuding Kejati NTB Lindungi Gubernur dalam Kasus Dana Siluman

Kepada wartawan, Zulkifli hanya menjawab,

“Nanti kita tunggu perkembangan penyidikan.” Jawaban yang terdengar seperti peringatan halus.

Saat ditanya soal asal dana siluman, Zulkifli kembali irit bicara

“Masih pendalaman. Ada strategi penyidikan, jangan dibuka semua.”

Ucapan itu menguatkan dugaan publik bahwa kasus ini belum menyentuh aktor inti. Namun, untuk saat ini jaksa memilih menjaga tempo.

Dengan penahanan para tersangka, pengembalian uang miliaran rupiah, dan pemeriksaan lebih dari 50 saksi, investigasi dana siluman ini jelas belum mencapai puncak.

Kejati NTB tampak menyimpan kartu investigasi yang belum dibuka. Dan jika pasal gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan benar diterapkan, maka Pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah ada tersangka baru, tetapi siapa?

Publik menunggu Dan Jejakdata.com akan mengawal serta mengabarkan untuk anda. (JD13)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Berita ini 134 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Berita Terbaru