Gubernur NTB Minta RUU Reforma Agraria Akomodasi Kekhasan Provinsi Kepulauan

- Jurnalis

Rabu, 16 September 2026 - 17:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal (tengah) diwawancarai oleh jurnalis, Rabu, 16 September 2026. Iqbal menyoroti pentingnya klausul khusus untuk provinsi kepulauan dalam RUU Reforma Agraria guna mengatasi kompleksitas isu pertanahan di pulau-pulau kecil.(JD88)

Foto: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal (tengah) diwawancarai oleh jurnalis, Rabu, 16 September 2026. Iqbal menyoroti pentingnya klausul khusus untuk provinsi kepulauan dalam RUU Reforma Agraria guna mengatasi kompleksitas isu pertanahan di pulau-pulau kecil.(JD88)

Mataram, Jejakdata.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria yang tengah dibahas memasukkan klausul khusus mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil. Menurut dia, regulasi tanah nasional selama ini masih didominasi logika wilayah daratan (mainland), padahal karakter wilayah kepulauan memiliki kerumitan dan tumpang tindih kawasan yang jauh lebih kompleks.

​Iqbal menggarisbawahi posisi NTB sebagai salah satu dari delapan provinsi kepulauan di Indonesia yang mengelola lebih dari 410 pulau. “Kekhasan ini perlu masuk ke undang-undang agar jangan semua logikanya pakai logika darat. Ada situasi yang sangat kompleks di wilayah kepulauan,” kata Iqbal usai menghadiri Rapat Paripurna bersama dengan anggota DPRD NTB, Rabu, 16 September 2026.

​Pemprov NTB mencatat ada 11 kawasan yang diajukan untuk perubahan status lahan. Dari jumlah tersebut, Iqbal menyoroti tiga lokasi prioritas yang dinamika penyelesaiannya berbeda-beda:

  • ​Sesaot: Skema difokuskan pada perubahan status kawasan hutan tanpa perlu redistribusi tanah dari Kementerian ATR/BPN. Masyarakat setempat telah menyepakati aturan adat (awik-awik) untuk menjaga tata kelola kawasan tersebut.
  • ​Karang Sidemen: Konflik agraria yang berlangsung puluhan tahun ini mulai menemui titik terang. Proses redistribusi melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memasuki tahap akhir kesepakatan model penyelesaian dan telah dipaparkan ke kementerian terkait.
  • ​Tiga Gili (Meno, Air, Trawangan): Pemprov NTB menginisiasi forum dialog tiga pihak yang melibatkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN, dan organisasi non-pemerintah (NGO). Meski belum ada kesepakatan final, keterlibatan lintas sektor ini dinilai sebagai kemajuan signifikan.
Baca Juga :  Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Diadukan ke KPK soal Pergeseran Anggaran BTT Rp500 Miliar

​Dalam forum mediasi Tiga Gili, Iqbal menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan aset vital milik negara. Kawasan yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mata air tidak akan dilepas ke privat demi menjamin ketersediaan air bersih bagi ratusan ribu keluarga hingga ke wilayah Praya bagian selatan.

Baca Juga :  Marco Bezzecchi Tercepat, Ribuan Pelajar Jadi Saksi Aksi Perdana MotoGP Mandalika

​Selain konflik pertanahan di pulau kecil, Pemprov NTB juga menyoroti penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Iqbal mengakui target alokasi LSD sebesar 87 persen sangat berat bagi provinsi dengan daratan terbatas seperti NTB. Meski demikian, penyusunan LSD di NTB kini telah rampung dan menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia.

​Konsekuensinya, ruang untuk ekspansi investasi berbasis daratan makin menyempit karena kawasan pertanian produktif diharamkan untuk dialihfungsikan. “Artinya lahan makin sedikit untuk investasi, itu tidak boleh alih fungsikan. Ke depan, sektor kelautan juga harus dioptimalkan sebagai pilar ketahanan pangan kita,” ujar Iqbal.(JD88)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Visi Indonesia Ingatkan Urgensi Kepemimpinan Komplementer, Evaluasi Obyektif Bursa Calon Wakil Presiden 2026
2 Desember Indonesia Punya Wapres Baru, Muzani Ungkap Empat Keputusan MPR
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 18:53 WIB

MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan

Senin, 16 November 2026 - 16:44 WIB

BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan

Berita Terbaru