Jejakdata.com, Dompu |Senin 8 Desember 2025. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Polres Dompu untuk segera menetapkan tersangka terhadap anggota DPRD Provinsi NTB, Efan Limantika, terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen dan sengketa tanah di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu.
Desakan ini muncul setelah sejumlah temuan penyidikan dinilai menguatkan dugaan tindak pidana, terutama hasil analisis laboratorium forensik yang menyatakan adanya tanda tangan karangan pada dokumen kepemilikan tanah.
Hasil Forensik dan Tahap Penyidikan
Dalam keterangannya, SEMMI NTB menyebut bahwa hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Bali tertanggal 24 Maret 2025 menyimpulkan adanya spurious signature pada salah satu dokumen yang menjadi objek laporan. Temuan itu menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan.
Selain itu, keterangan saksi atas nama Jaenab telah direkam penyidik untuk memperkuat konstruksi hukum perkara. Perkembangan penanganan juga tercantum dalam SP2HP ke-3, yang menginformasikan bahwa penyidikan tengah berlangsung.
SEMMI NTB menilai rangkaian fakta tersebut cukup untuk ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka.
Desakan untuk Ketegasan Aparat
Ketua PW SEMMI NTB menyebut bahwa aparat penegak hukum perlu menunjukkan komitmen penegakan hukum secara konsisten, khususnya dalam kasus yang melibatkan pejabat publik.
“Publik menunggu kepastian hukum. Ketika bukti forensik dan keterangan saksi telah tersedia, penyidik seharusnya dapat mengambil langkah tegas. Penegakan hukum tidak boleh memandang jabatan,” ujar Ketua SEMMI NTB dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan bahwa penundaan penetapan status hukum justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif mengenai independensi penegakan hukum di daerah.
Menjaga Kepercayaan Publik
Kasus tanah di Hu’u menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan hak kepemilikan dan potensi penyalahgunaan dokumen legal. SEMMI NTB menilai bahwa keterlibatan pejabat daerah dalam sengketa semacam itu dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik apabila proses hukum tidak dilakukan secara transparan.
Mereka meminta agar Polda NTB membuka perkembangan penyidikan secara berkala untuk memastikan proses berjalan akuntabel.
Penegakan Hukum sebagai Fondasi,
SEMMI NTB menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan fondasi penting dalam menjaga ketertiban sosial dan kepercayaan masyarakat. Organisasi tersebut meminta agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dan tanpa perlakuan khusus.
“Kami meminta agar hukum ditegakkan secara sama terhadap setiap warga negara. Penanganan perkara ini akan menjadi indikator penting sejauh mana aparat di NTB menjaga integritasnya,” kata Rizal.
SEMMI menutup pernyataannya dengan mendorong masyarakat untuk terus mengawal proses hukum agar tetap objektif dan transparan. (JD27)
