Mataram, Jejakdata.com – Sabtu, 27 Juni 2026. Lembaga kajian NTB Institute secara resmi menyatakan sikap mendukung penuh program prioritas Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut difokuskan pada dua program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dengan catatan penting berupa perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Coffee Iforest, Mataram hari ini, Direktur Esekutif NTB Institute, Gunawan Al Bima, menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberikan dampak transformatif yang sangat besar bagi daerah, khususnya dalam memperbaiki kualitas gizi, pendidikan anak, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Berdasarkan data nasional hingga pertengahan Juni 2026, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi mencapai 27.208 unit dengan serapan tenaga kerja menyentuh angka 1.391.000 karyawan dan menjangkau 62.454.064 penerima manfaat.
Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), saat ini telah tersedia 732 SPPG, dengan rincian 75 unit di antaranya masih dalam tahap penyelesaian akhir serta pengurusan izin operasional. Program ini diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru bagi 31.509 orang dan menjangkau 1.793.423 penerima manfaat di seluruh wilayah NTB.
Meski memberikan dukungan penuh, Gunawan Al Bima memberikan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah demi memastikan efektivitas program di lapangan.
”Kami menilai masih banyak yang harus dievaluasi. Namun bukan berarti program MBG harus langsung disetop. Kami mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari sistem rekrutmen pegawai, pembukaan dapur, penataan kelayakan dapur, hingga penggunaan anggaran yang efektif dan efisien,” ujar Gunawan Al Bima saat membacakan pernyataan sikap.
Langkah evaluasi ini dinilai sangat krusial guna mengantisipasi munculnya isu-isu miring, termasuk potensi keberadaan dapur fiktif, agar program benar-benar tepat guna dan tepat sasaran bagi penerima manfaat.
Selain makan gratis, perhatian besar juga diberikan pada program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program ini dinilai sebagai aktualisasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dan penopang utama demokrasi ekonomi kerakyatan.
Secara nasional, jumlah Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 83.363 unit (terdiri dari 74.781 unit koperasi desa dan 8.582 unit koperasi kelurahan). Sementara di NTB, program ini tumbuh progresif dengan terbentuknya 1.172 koperasi yang tersebar di seluruh desa/kelurahan dengan perkiraan serapan tenaga kerja lokal mencapai 29.150 orang (rata-rata 20–25 orang per koperasi).
Secara akumulatif, kehadiran program MBG dan Kopdes ini diestimasi mampu menyerap hingga 60.659 tenaga kerja di wilayah NTB.
NTB Institute menegaskan bahwa wilayah NTB, yang sebagian daerahnya masih tergolong dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sangat membutuhkan akselerasi program strategis semacam ini untuk memangkas kesenjangan ekonomi.
Namun, Gunawan Al Bima memberikan peringatan keras agar seluruh pelaksanaan di lapangan wajib mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
”Artinya dengan fakta dan data yang kami sampaikan melalui forum konferensi pers ini, NTB Institute dengan tegas mendukung program MBG dan Kopdes untuk dilanjutkan dengan tetap mengevaluasi dan memperbaiki sistem tata kelola,” pungkas Gunawan.(JD09)
