BPKN Minta Tata Kelola Pelayaran Dievaluasi Total Pasca-Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

- Jurnalis

Senin, 14 September 2026 - 11:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ir. Jailani, S.T., M.M. M.T.
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Komisi Advokasi. (Dok.istimewa)

Foto: Ir. Jailani, S.T., M.M. M.T. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Komisi Advokasi. (Dok.istimewa)

Jakarta, Jejakdata.com – Komisi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri pelayaran nasional pasca-kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. BPKN menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan hak dasar konsumen yang dilindungi oleh undang-undang.

“Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola industri pelayaran Indonesia, khususnya dari perspektif perlindungan konsumen,” kata Komisioner BPKN RI, Jailani, dalam keterangan resminya, Senin, 14 September 2026.

Jailani menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam bagi para korban kecelakaan kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut. Kapal tersebut dilaporkan mengangkut 243 orang saat insiden terjadi. Hingga saat ini, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan unsur maritim lainnya masih terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Menurut Jailani, insiden pelayaran perlu ditinjau dari tiga faktor utama, yakni faktor manusia (human error), teknis, serta cuaca dan kondisi alam. Kendati demikian, ia menegaskan penyebab pasti kecelakaan tidak boleh disimpulkan prematur hanya berdasarkan dugaan awal.

Baca Juga :  Tok! Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dibatalkan MA, Kasasi H.M. Subhan Dikabulkan!

“Penyebab kecelakaan harus ditentukan melalui pemeriksaan bukti dan investigasi yang profesional, independen, serta menyeluruh oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Kementerian Perhubungan dan lembaga berwenang lainnya,” tegas Jailani.

Secara khusus, BPKN menyoroti kesaksian korban selamat mengenai tidak terdengarnya alarm bahaya serta adanya penumpang yang tidak sempat mengenakan pelampung saat darurat. Menurutnya, kesaksian tersebut harus menjadi bahan awal yang diperiksa secara objektif dalam investigasi.

“Keselamatan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai pemenuhan dokumen administratif. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan melekat sejak konsumen membeli tiket hingga tiba di tujuan,” ujarnya merujuk pada Pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Baca Juga :  BADKO HMI Bali Nusra Minta Pemerintah Tinjau Ulang Perpanjangan Izin Ekspor AMNT

BPKN mengingatkan agar penanganan pasca-kecelakaan tidak berhenti pada operasi pencarian dan evakuasi semata. Pemerintah dan operator kapal diminta aktif menjamin hak-hak korban beserta keluarganya, termasuk transparansi informasi, layanan kesehatan, pendampingan, hingga santunan dan kompensasi.

Pasal 4 huruf h dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengamanatkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen akibat jasa yang diperdagangkan.

“Keluarga korban tidak boleh dibiarkan mencari informasi sendiri dari berbagai sumber yang berbeda. Harus tersedia satu pusat informasi yang valid, responsif, dan diperbarui secara berkala,” tutur Jailani.

Ia menambahkan, apabila hasil investigasi KNKT nantinya menemukan adanya pelanggaran, kelalaian, atau ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya. “Keselamatan pelayaran bukan pilihan, bukan formalitas, dan bukan sekadar kelengkapan administratif. Keselamatan adalah hak dasar konsumen,” kata dia.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
Visi Indonesia Ingatkan Urgensi Kepemimpinan Komplementer, Evaluasi Obyektif Bursa Calon Wakil Presiden 2026
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Berita Terbaru