Rakyat Desa Tidak Hidup dari Dolar, Tapi dari Harga Beras

- Jurnalis

Sabtu, 16 Mei 2026 - 18:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH.

Foto: Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH.

Jakarta, Jejakdata.com – Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, SH., MH., menilai pernyataan Presiden mengenai melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat perlu dipahami secara proporsional dan tidak dipelintir menjadi sekadar bahan serangan politik.

Menurut dia, Presiden sedang menegaskan realitas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kecil, khususnya di pedesaan, bahwa mayoritas rakyat tidak hidup dari transaksi dolar, melainkan dari aktivitas ekonomi riil sehari-hari.

“Rakyat desa itu tidak bangun pagi lalu memikirkan kurs dolar. Mereka memikirkan harga beras, pupuk, minyak goreng, biaya sekolah anak, dan ongkos berobat. Itu yang nyata,” kata Rusdiansyah kepada media, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia mengatakan, perdebatan mengenai fluktuasi nilai tukar rupiah sering kali terlalu elitis dan jauh dari denyut kehidupan masyarakat bawah. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka-angka makro, tetapi harus dilihat dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Baca Juga :  Gubernur NTB Disarankan Edukasi Diri Sebelum Edukasi Publik

“Selama kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terjaga, di situlah rakyat merasakan stabilitas yang sesungguhnya. Negara tidak bisa hanya diukur dari grafik ekonomi dan sentimen pasar,” ujarnya.

Rusdiansyah menegaskan bahwa menjaga nilai tukar rupiah tetap penting bagi ekonomi nasional. Namun, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah maupun publik tidak terjebak hanya pada isu makro ekonomi semata, sementara persoalan dapur rakyat justru terabaikan.

“Tidak ada pemerintah yang menganggap kurs dolar itu sepele. Tapi jangan sampai kita sibuk menjaga persepsi pasar, sementara rakyat kecil sibuk mencari cara agar uang belanja cukup sampai akhir bulan,” katanya.

Menurut dia, pernyataan Presiden justru merupakan pengingat bahwa orientasi kebijakan negara harus berpijak pada perlindungan masyarakat bawah, bukan hanya pada kepentingan statistik ekonomi.

Baca Juga :  Paralegal Garda Terdepan Akses Keadilan untuk Masyarakat

“Negara yang kuat itu bukan hanya yang cadangan devisanya besar, tetapi yang rakyatnya bisa hidup tenang, bekerja layak, dan tidak cemas setiap kali harga kebutuhan pokok naik,” ucapnya.

Rusdiansyah juga menyinggung bahwa sering kali pihak yang paling gaduh membicarakan dolar justru tidak berhadapan langsung dengan realitas ekonomi masyarakat desa.

“Banyak yang ribut soal dolar, padahal dolar pun tidak pegang. Bahkan kadang rupiah pun hanya lewat sebentar. Maka jangan sampai diskusi ekonomi kehilangan empati terhadap realitas rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, mendukung pernyataan Presiden bukan berarti menutup mata terhadap tantangan ekonomi nasional, melainkan menempatkan fokus pada prioritas yang benar.

“Pada akhirnya rakyat tidak membayar hidup dengan sentimen pasar, tapi dengan rupiah yang harus cukup sampai akhir bulan. Itu inti persoalannya,” kata Rusdiansyah.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah
Soroti Dugaan Keterlibatan Kader Gerindra, HMI MPO Mataram Desak Audit Menyeluruh Dapur MBG
Wakili Mori Hanafi di Acara P3-TGAI, Nazaruddin Tekankan Akuntabilitas P3A
NTB Institute Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran, Dorong Evaluasi Total Tata Kelola MBG dan Koperasi Desa
BPKN RI: Pemadaman Listrik Cermin Masalah Tata Kelola Sistem Kelistrikan Nasional
Gelar Jumpa Pers, HIPMI PT NTB Soroti Politisasi Mahasiswa Sekaligus Beri Pesan Menohok untuk Tiyo Ardianto
GARDA SATU NTB: Penyelamatan Hutan dan Penertiban Tambang Ilegal Harus Berjalan Bersamaan
Pemenang Tender Proyek Sekolah Rakyat Lombok Utara Rp250 Miliar Didemo Mahasiswa di Kementrian PU
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:51 WIB

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:15 WIB

Wakili Mori Hanafi di Acara P3-TGAI, Nazaruddin Tekankan Akuntabilitas P3A

Sabtu, 27 Juni 2026 - 16:24 WIB

NTB Institute Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran, Dorong Evaluasi Total Tata Kelola MBG dan Koperasi Desa

Minggu, 21 Juni 2026 - 13:40 WIB

BPKN RI: Pemadaman Listrik Cermin Masalah Tata Kelola Sistem Kelistrikan Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:55 WIB

Gelar Jumpa Pers, HIPMI PT NTB Soroti Politisasi Mahasiswa Sekaligus Beri Pesan Menohok untuk Tiyo Ardianto

Berita Terbaru

Uncategorized

Laporan Dugaan Korupsi ke Kejagung Guncang PLN

Kamis, 2 Jul 2026 - 17:38 WIB