Mataram, Jejakdata.com – Jumat, 17 April 2026. Massa aksi dari Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram (HMI-MPO) menggelar aksi demonstrasi didepan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, dengan menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi NTB.
Koordinator lapangan aksi, M. Adam Iqbal, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan atas arah kebijakan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Atas nama seluruh masyarakat NTB, kami hadir sebagai bentuk kegelisahan dan kemarahan atas kebijakan Gubernur NTB yang semakin menjauh dari rakyat,” kata Adam dalam orasinya.
Menurut Adam, Gubernur NTB dinilai gagal menetapkan prioritas pembangunan. Ia menilai kebutuhan mendasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, keadilan anggaran, dan kepastian program sosial, belum menjadi fokus utama kebijakan.
Selain itu, HMI-MPO juga menyoroti tata kelola pemerintahan yang dinilai belum mencerminkan prinsip transparansi dan profesionalitas. Mereka menyinggung adanya dugaan praktik non-meritokratis serta persoalan dalam pengelolaan anggaran.
Dalam aksi tersebut, HMI-MPO menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah provinsi. Pertama, mendesak percepatan perbaikan 31 titik ruas jalan lintas provinsi, terutama di pulau Sumbawa. Kedua, menolak pengadaan maupun penyewaan 72 unit mobil listrik untuk pejabat daerah.
Ketiga, mendesak evaluasi program Desa Berdaya serta sistem meritokrasi yang dinilai menyimpang. Keempat, menuntut realisasi janji kampanye gubernur terkait program beasiswa dan pembukaan lapangan kerja. Kelima, meminta penegak hukum mengusut dugaan pergeseran pokok pikiran DPRD NTB.
Adam menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah daerah. Ia menyatakan massa akan terus mengawal kebijakan pemerintah apabila tuntutan tidak direspons.(JD09)
