GMPPA Endus Dugaan Monopoli Paket Proyek APBN Oleh Salah Satu Kontraktor di NTB

- Jurnalis

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diterima Kementerian PU: Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta, Selasa (9/6/2026), untuk menyerahkan tuntutan terkait dugaan monopoli proyek di BP2JK NTB. (Foto: dok.istimewa)

Diterima Kementerian PU: Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA) saat diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta, Selasa (9/6/2026), untuk menyerahkan tuntutan terkait dugaan monopoli proyek di BP2JK NTB. (Foto: dok.istimewa)

 

Foto: Contoh jadwal dalam proses tender. Mahasiswa siap Bawa Kasus ini ke KPPU, Kejagung, dan KPK. Diduga ada persekongkolan antara Panitia Tender dan PPK, sehingga setiap tahun proyek dikuasai satu kontraktor terutama proyek di BWS.
Foto: Contoh jadwal dalam proses tender. Mahasiswa siap Bawa Kasus ini ke KPPU, Kejagung, dan KPK. Diduga ada persekongkolan antara Panitia Tender dan PPK, sehingga setiap tahun proyek dikuasai satu
kontraktor terutama proyek di BWS.

Jakarta, Jejakdata.com – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat APBN (GMPPA), mengendus dugaan bahwa BP2JK NTB hanya memberi peluang pada salah satu kontraktor inisial DB, untuk menguasai banyak proyek.

BP2JK dan PPK diduga kuat main mata untuk memenangkan salah satu kontraktor, yang dijagokan.

Baca Juga :  Polda NTB vs Polres Dompu Saling Tuding, Siapa yang Bermain di Balik Penetapan Tersangka Efan Limantika?

Setiap tahun, Kontraktor inisial DB tersebut, menurut perwakilan GMPPA, semacam dipelihara untuk mengerjakan sejumlah proyek oleh instansi pemilik proyek, sementara kontraktor lain menjadi penonton.

GMPPA mensinyalir, bahwa kontraktor inisial DB tersebut untuk mendapatkan banyak paket, menggunakan trik, menjadi salah satu modus operandinya adalah meminjam banyak Perusahaan (PT) dari luar daerah.

“Kontraktor itu pinjam pakai banyak perusahaan (PT) untuk memenangkan banyak paket proyek,” ujar perwakilan GPMMA, pada Jejakdata.com, Selasa (9/6/26).

Baca Juga :  Pemda Dompu Mutasi Pejabat Eselon II B, Bupati Tekankan Profesionalisme

Disisi lain, menurut sumber kuat Jejakdata.com, PPK dan Panitia tender di BP2JK NTB, diduga untuk melokalisir kontraktor yang dijagokannya, memperluas syarat dalam dokumen lelang, serta mempersempit jadwal lelang agar kontraktor lain tidak lebih leluasa menyiapkan diri untuk mengikuti tender.

“Misalnya, mempersempit jadwal lelang, dan memperluas syarat dokumen administrasi supaya kontraktor lain tidak leluasa, sekaligus mengunci lawan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BP2JK NTB maupun pihak terkait mengenai masalah ini. Namun, untuk diketahui, GMPPA, Selasa (9/6/26), kemarin, telah melakukan unjukrasa di Kementrian PU, terkait persolan ini.

Kehadiran sejumlah aktivis GMPPA diterima langsung oleh sejumlah pejabat di Dirjen Cipta Katya Kementrian PU.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Usai OTT KPK, PAN Klaim Kursi Wabup Lombok Barat, Pakar Pertanyakan Prioritas Etika di Tengah Krisis Kepercayaan
Mu’azzim Tegaskan Kursi Wakil Bupati Lombok Barat Menjadi Hak PAN, Siap Dibahas Bersama Koalisi
KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Asuransi PT Pelni–Jasindo, Nilai Kontrak Capai Rp263 Miliar
Dari Ketua PAC Hingga Ketua DPD, Perjalanan Ahmad Dahlan Memimpin Hanura NTB
Perkuat Sinergi Parpol, PKN NTB Ucapkan Selamat atas Pelantikan DPD Hanura NTB
Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat, Dugaan Korsleting Listrik Diselidiki Polisi
170 Nyawa Dipertaruhkan! Pilot Malaysia Airlines Jadi Tersangka Penyelundupan 70 Ribu Butir Ekstasi, Mengaku 3 Kali Jadi Kurir Narkoba
Saat Dunia Melambat, Danantara Bentukan Prabowo Dinilai Mulai Menunjukkan Efeknya bagi Ekonomi RI
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 18:00 WIB

Usai OTT KPK, PAN Klaim Kursi Wabup Lombok Barat, Pakar Pertanyakan Prioritas Etika di Tengah Krisis Kepercayaan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 17:53 WIB

Mu’azzim Tegaskan Kursi Wakil Bupati Lombok Barat Menjadi Hak PAN, Siap Dibahas Bersama Koalisi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 16:52 WIB

KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Asuransi PT Pelni–Jasindo, Nilai Kontrak Capai Rp263 Miliar

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 15:42 WIB

Dari Ketua PAC Hingga Ketua DPD, Perjalanan Ahmad Dahlan Memimpin Hanura NTB

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Perkuat Sinergi Parpol, PKN NTB Ucapkan Selamat atas Pelantikan DPD Hanura NTB

Berita Terbaru