Jejakdata.com | Lombok Barat — Seorang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) menghadang iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja untuk meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat, sebagai upaya terakhir menyampaikan aspirasi yang menurut mereka selama ini tidak pernah mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram, Maulana, menghadang kendaraan Presiden dan menyerahkan sebuah dokumen kajian yang berisi evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat Mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta berbagai persoalan strategis yang berkembang di NTB.
Aksi tersebut berlangsung singkat dan tanpa insiden. Presiden menerima dokumen itu sebelum melanjutkan agenda kunjungannya.
Maulana mengatakan langkah tersebut diambil setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi NTB tidak memperoleh respons.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi melalui aksi di Kantor Gubernur terkait BBM, MBG, KDMP dan Gratifikasi DPRD NTB yang di duga ada keterlibatan Gubernur, tetapi tidak pernah ditanggapi. Karena itu kami memanfaatkan momentum kunjungan Presiden agar persoalan yang dihadapi masyarakat NTB dapat diketahui langsung oleh Presiden,” kata Maulana kepada wartawan jejakdata.com usai aksi 10/07/2026
Menurutnya, dokumen kajian tersebut memuat evaluasi terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat NTB. Kajian itu juga mengangkat berbagai isu daerah, termasuk dugaan kasus gratifikasi yang menurut mahasiswa perlu menjadi perhatian pemerintah pusat karna diduga kuat melibatkan Gubernur NTB.
Mahasiswa berharap dokumen tersebut tidak sekadar diterima sebagai bagian dari seremoni kunjungan Presiden, melainkan benar-benar dibaca dan dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.
“Kami berharap Presiden membaca langsung kajian ini sehingga mengetahui kondisi riil yang terjadi di NTB dan dapat mengambil langkah evaluasi yang diperlukan,” ujar Maulana.
Aksi tersebut menjadi sorotan karena dilakukan di tengah pengamanan kunjungan kepala negara. Meski demikian, mahasiswa menyatakan seluruh rangkaian aksi berlangsung damai dan tanpa tindakan anarkis.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi NTB belum memberikan tanggapan atas pernyataan mahasiswa bahwa aspirasi mereka sebelumnya tidak pernah direspons atau diterima oleh Gubernur NTB. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai isi dokumen kajian yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. (JD09)
