Sosialisasi Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Dalam Rangka Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (RAPKO) di Kabupaten Lombok Tengah

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 17:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah | Lombok Fokus – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lombok Tengah terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, dengan menggelar sosialisasi khususnya di bidang pelaporan pajak daerah. Melalui sistem pelaporan pajak hotel dan restoran secara online, Bappenda kini mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak demi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bidang Pendapatan Bappenda Lombok Tengah, L. Hidayat, mengatakan penerapan sistem pelaporan pajak online ini merupakan bagian dari transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan wajib pajak.

“Inovasi pelaporan pajak secara online ini kami lakukan agar lebih transparan, cepat, dan akurat. Kami ingin memastikan tidak ada lagi kebocoran pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan PAD,” ujarnya, Rabu 8 Oktober 2025.

Baca Juga :  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Warning: Potong Dana PIP, Siap-Siap Berhadapan dengan Hukum

Menurutnya, sistem digital tersebut memungkinkan para wajib pajak melaporkan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor Bappenda. Langkah ini juga mempermudah pengawasan serta mempercepat proses rekapitulasi pajak daerah, terutama di sektor perhotelan dan restoran yang menjadi salah satu sumber utama PAD.

General Manager JM Hotel Kuta, Samsul Bahri, menyambut baik langkah Bappenda tersebut. Ia menilai penerapan sistem online menjadi langkah maju dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Dengan adanya sistem pelaporan pajak online, prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Ini tentu menguntungkan bagi semua pihak, baik pelaku usaha maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Skandal 343 Dapur Gizi NTB: KNPI Desak Penutupan Permanen dan Seret Vendor ke Ranah Pidana

Sementara itu, salah satu peserta sosialisasi, Heri, konsultan pajak asal Kota Praya, menilai langkah Bappenda Lombok Tengah menerapkan sistem pelaporan online merupakan inovasi penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

“Program ini sangat membantu kami di lapangan. Pelaporan jadi lebih mudah, tidak perlu lagi membawa banyak berkas, dan data bisa langsung diakses secara digital. Ini menunjukkan bahwa Bappenda mulai benar-benar bergerak menuju pelayanan modern,” ungkapnya.

Melalui inovasi ini, Bappenda Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan berbasis teknologi, sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tuntutan Tak Pernah Ditanggapi Gubernur NTB, Mahasiswa Nekat Hadang Mobil Presiden
Poros Pemuda NTB Demo BP2JK dan Kejati, Tuntut Usut Tuntas Praktik Monopoli Tender
Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah
Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.
Kasus Sabu 535 Gram di Talabiu, Kapolda NTB Didesak Ambil Alih Penanganan
Anggota DPRD Bima Terseret Kasus Sabu 535 Gram, Polisi Didesak Tak Tebang Pilih
Soroti Dugaan Keterlibatan Kader Gerindra, HMI MPO Mataram Desak Audit Menyeluruh Dapur MBG
Wakili Mori Hanafi di Acara P3-TGAI, Nazaruddin Tekankan Akuntabilitas P3A
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:05 WIB

Tuntutan Tak Pernah Ditanggapi Gubernur NTB, Mahasiswa Nekat Hadang Mobil Presiden

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:28 WIB

Poros Pemuda NTB Demo BP2JK dan Kejati, Tuntut Usut Tuntas Praktik Monopoli Tender

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:51 WIB

Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Langkat Kembali Masuk Pusaran Korupsi Kepala Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 10:02 WIB

Bongkar Sindikat Mataram-Tuban! Polda NTB Diminta Sikat Habis Jaringan DPO Sabu 535 Gram di Bima.

Kamis, 2 Juli 2026 - 09:28 WIB

Kasus Sabu 535 Gram di Talabiu, Kapolda NTB Didesak Ambil Alih Penanganan

Berita Terbaru