Jejakdata, Mataram – Tokoh Pemuda Pulau Sumbawa, Abdul Hakim yang akrab disapa Bang Akim, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan pejabat PUPR NTB yang dianggap meremehkan kondisi infrastruktur di Pulau Sumbawa. Ia menilai pernyataan itu tidak hanya tidak pantas, tetapi juga menguatkan dugaan bahwa pembangunan selama ini lebih memihak Lombok dan mengabaikan keadilan wilayah.
Bang Akim menegaskan bahwa sikap tersebut telah melukai masyarakat Sumbawa dan mencederai kepercayaan publik. “Ini bukan sekadar salah ucap. Ini cara pandang yang keliru. Pernyataan seperti itu merusak kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Ia mendesak pejabat yang bersangkutan untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sumbawa. Jika tidak, menurutnya, pilihan yang paling terhormat adalah mengundurkan diri dari jabatan. “Kalau tidak mampu menghormati masyarakat, tidak layak memegang jabatan publik. Minta maaf dan segera mundur,” ujar Bang Akim.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal jalan rusak, tetapi mencerminkan bagaimana pemerintah memandang kesejahteraan warganya di luar Lombok. “Jangan menggurui masyarakat, apalagi mahasiswa yang kritis. Pejabat itu harusnya mendengar, bukan meremehkan,” tambahnya.
Bang Akim juga mengingatkan bahwa Pulau Sumbawa adalah penopang ekonomi NTB, bukan daerah yang pantas dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah provinsi untuk lebih adil dan sensitif dalam menyampaikan pernyataan publik.
Di akhir pernyataannya, Bang Akim menegaskan bahwa ucapan seperti “jalan rusak kita biarkan” adalah bentuk pola pikir yang berbahaya dan tidak boleh terulang. “Ini harus dihentikan sekarang. Rakyat menuntut keadilan, bukan pernyataan yang melemahkan,” tutupnya.(JD09)
